Norwegia: Belum Ada Penundaan Berarti

JAKARTA, KOMPAS.com -- Norwegia melihat tidak ada masalah penundaan berarti dalam pelaksanaan kerja sama pengurangan emisi dengan Indonesia. Karena itu, mereka tetap memegang komitmen untuk melalui proses dalam persiapan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi (REDD+).

Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia, Erik Solheim mengatakan, program itu melibatkan banyak kementerian dan pihak. Karena itu, pihaknya mengerti jika terjadi berbagai kendala membuat pendanaan tidak terserap sepenuhnya.

Pada tahun 2010, Norwegia menyambut komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Norwegia dan Indonesia menandatangani surat niat (letter of intent). Pemerintah Norwegia menjanjikan dana 1 miliar dollar AS untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan REDD+.

Hingga kini dana yang telah terkucur sejumlah 30 juta dollar AS yang dikelola oleh Organisasi Dunia untuk Program Pembangunan (UNDP). Dari dana itu, hanya sebagian yang baru digunakan Indonesia.

Pemerintah Indonesia terkesan molor dan bergerak lambat, seperti Instruksi Presiden Penundaan Izin Tebang Baru Kehutanan (moratorium) yang baru dikeluarkan Juni 2011. Sementara itu, pembentukan lembaga pendanaan REDD+ dan lembaga pemantauan dan verifikasi REDD+ yang hingga kini belum selesai.

"Kami bisa maklumi negara besar seperti Indonesia ada banyak hal terkait politik. Saya juga ingin ini cepat selesai dikerjakan, tapi ini adalah tahapan dan memang terjadi penundaan. Selama ini belum ada penundaan berarti," ungkap Erik dalam Konferensi Pers Kehutanan Indonesia (Forests Indonesia), Selasa (27/9/2011) di Jakarta.