Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skandal Century, Ibu dari Segala Persoalan di Indonesia

Kompas.com - 22/09/2011, 00:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya mendorong KPK menuntaskan dugaan penyelewengan dan korupsi dari pemberian dana talangan Bank Century, hingga upaya politik DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam kasus yang sama, terus didorong masyarakat sipil. Penuntasan skandal Bank Century dinilai penting, karena kasus ini menjadi ibu segala persoalan di Indonesia sekarang ini.

"Kasus Century adalah ibu dari segala persoalan di negeri ini. Century ini membuat pemerintahan SBY mengalami ketidakpercayaan. Century ini menimbulkan guncangan di KPK yang kemudian memunculkan cicak-buaya. Saya ingat pesan almarhum Presiden Gus Dur sebelum wafat, bahwa Century harus diproses secara hukum. Kalau ini terurai segala persoalan menjadi lebih ringan," ujar Juru Bicara Komite Indonesia Bangkit, Adhie Massardi, di Jakarta, Rabu (21/09/2011).

Adhie yang juga mantan Juru Bicara Gus Dur, mengatakan, melihat masih lambannya penanganan skandal Bank Century oleh KPK maka sejumlah elemen masyarakat sipil juga tergerak untuk membentuk Komite Pengawas KPK.

"Memang ada masalah di KPK. Itulah sebabnya kami bersama dengan teman-teman membuat Komite Pengawas KPK," katanya.

Adhie mengaku heran dengan pernyataan salah satu pimpinan KPK, Chandra Hamzah, yang sempat dibela masyarakat sipil dalam kasus cicak buaya. "Chandra itu bilang, kasus Century tidak sejauh itu. Ini kok aneh cara pandangnya, sehingga ketika KPK enggak kemana-mana dalam melihat Century, KPK seperti menggunakan kaca mata kuda," ujar Adhie.

Padahal menurut Adhie, KPK yang pertama mengungkap kasus Century waktu meminta audit BPK dalam bail out.

"Kemudian BPK mengeluarkan audit investigasi yang membenarkan kecurigaan KPK. Ketika BPK menyerahkan fakta-fakta ini ke DPR untuk jadi bahan pansus, KPK malah gelagapan. Ada tekanan luar biasa berat di KPK, mereka merasakan betapa besar tekanannya. Antasari Azhar dikriminalisasi dan sebagainya. Sayang, KPK tidak jujur dalam soal tekanan ini," kata Adhie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com