Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Bahas Rencana Pembangunan Gedung KPK

Kompas.com - 21/09/2011, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas anggaran pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun anggaran 2012. Anggota Komisi III belum menemukan kata sepakat terk ait pengajuan anggaran senilai Rp 69 milyar dari KPK untuk pembangunan gedung baru yang akan dilakukan secara multiyears.

Hal itu terungkap dalam rapat internal membahas anggaran seluruh mitra kerja Komisi III yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny K Harman, Rabu (21/9/2011) siang. Rapat dihadiri 28 anggota dari total 54 anggota Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin menanyakan, Rp 69 miliar untuk pembangunan gedung KPK tidak disetujui. Dalam pembahasan tidak disetujui ya. Tidak setuju ya?

Pertanyaan itu dijawab oleh anggota Komisi III lainnya dengan tetap (tetap tidak setujured) . Namun, Benny mengingatkan bahwa Komisi III sebenarnya telah menyetujui pembangunan gedung KPK untuk anggaran 2012. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 20 Juni 20 11. Ini sesuai dengan notulensi RDP 20 Juni 2011 pada poin keempat.

Namun, anggota Komisi III lainnya mengingatkan bahwa persetujuan untuk membangun gedung KPK secara multiyear sama artinya dengan memberikan landasan bagi KPK untuk mengajukan anggaran pembangunan gedung pada tahun depan.

Anggota DPR lain juga minta setiap anggota untuk memikirkan efektivitas pemberian dana secara multiyears. Ia mencontohkan dana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yan g dilakukan dengan cara serupa. Kalau multiyear, nanti seperti di LP Kerobokan. Yang jadi Cuma pagar saja. Seperti lapas-lapas yang lain juga, kata dia.

Akhirnya, rapat internal Komisi III belum mencapai kata sepakat mengenai anggaran pembangunan gedung tersebut. Sikap tentang pembangunan gedung akan disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com