Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dharnawati Mengaku Pernah Bertemu Muhaimin

Kompas.com - 19/09/2011, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dharnawati, tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infarstruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengaku pernah menemui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, beberapa hari sebelum tertangkap tangan KPK. Hal itu disampaikan kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, saat mendampingi kliennya diperiksa di gedung KPK Jakarta, Senin (19/9/2011).

Menurut Farhat, kliennya waktu itu mendatangi Muhaimin untuk memperingatkan bahwa anak buah menteri tidak beres. "Tapi justru pak menteri menghindar," katanya.

Sejumlah anak buah menteri itu, kata Farhat, meminta fee 10 persen dari nilai proyek kepada perusahaan-perusahaan sebagai syarat mendapatkan proyek. "Tapi hanya Bu Nana (Dharnawati) yang tidak setor, (jadi) mereka (anak buah menteri) berupaya mencari jalan bagaimana mendapatkan uang untuk lebaran, Rp 1,5 miliar, pinjaman," ungkap Farhat.

Dharnawati bahkan, kata Farhat, pernah mengancam akan melaporkan anak buah Muhaimin itu ke Wakil Ketua KPK, M Jasin. Sejumlah anak buah menteri yang dimaksud Farhat adalah mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori, mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik, Iskandar Pasojo (Acos) yang disebut dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung, dan staf khusus Muhaimin bernama Fauzi.

"Ini kebetulan proposal diajukan Kemennakertrans, inilah yang digunakan mereka untuk membujuk para pengusaha untuk menyerahkan uang. Ini (proposal) menjadikan dasar bahwa 10 persen itu wajib diberikan untuk Banggar dan Kementerian," paparnya.

Keterlibatan nama orang-orang tersebut, kata Farhat, terungkap dalam rekaman percakapan yang disadap KPK. "Dan SMS yang (isinya) akan membatalkan usulan-usulan proyek yang akan diberikan kepada Ibu Nana gara-gara tidak menyumbang 10 persen," tukas Farhat.

"Apabila Kementerian mengatakan namanya hanya dicatut, itu tidak benar sama sekali," tambahnya.

Dharnawati tertangkap tangan bersama dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemennakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan. Ketiganya disangka melakukan percobaan suap terhadap Muhaimin dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar. Sementara Muhaimin mengaku tidak mengenal Dharnawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com