NIK Ganda e-KTP Harus Segera Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mengharapkan agar persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) harus segera diselesaikan. Dia menilai, di beberapa daerah Indonesia, masih banyak warga yang memiliki NIK ganda.

"Idealnya NIK ganda itu, diselesaikan dan dihilangkan, sampai program pelaksanaan e-KTP itu dilakukan. Ditemukannya NIK ganda itu kan setelah beberapa daerah sudah mau melaksanakan e-KTP, baik DKI Jakarta kemudian di Depok. Meskipun belum selesai 100 persen program itu," ujar Malik dalam dikusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).

Sebelumnya, pada Senin (12/9/2011), Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Roy Denizar mengatakan, telah terjadi kasus penggandaan sebanyak sembilan juta NIK dalam program e-KTP. Penggandaan itu terjadi pada saat pemutakhiran data kependudukan pada 2009-2010 dalam program tersebut.

Malik mengatakan, adanya sembilan juta NIK ganda itu menjadi pertanyaan serius kepada Kemendagri untuk bisa menyikapi dan menghapus persoalan tersebut. Dia  mengharapkan, pada akhir 2011 ini, dari target 170 juta penduduk dari beberapa kabupaten dan kota, persoalan mengenai NIK ganda tersebut tidak menjadi polemik lagi.

"Menurut saya itu (NIK ganda) harus clear. Karena kalau tidak clear, akan bisa salah data. Bisa saja misalkan kalau komputer itu menolak. Tapi kalau diambil NIK ganda yang salah, itu kan yang benar justru dapat ditolak. Itu yang menjadi masalah. Karena itu memang harus tunggal NIK itu," tuturnya.

Malik mengatakan, sejauh ini banyak faktor terjadinya penggandaan NIK tersebut. Ia mencontohkan, dari data yang sudah dipegang oleh Komisi II DPR, penggandaan NIK terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Pekan Baru pada saat melakukan Pemilukada beberapa waktu lalu.

"Terjadi kecurangan dengan cara membengkakkan DPT, jadi ketemu 10 ribuan NIK ganda di sana. Dan pemilukada itu memang menjadi salah satu pemicu munculnya NIK ganda ini. Dan saya kira itu tugas Mendagri untuk mengungkapkan semuanya. Makanya kami akan cek, sembilan juta itu mengacunya kemana saja," kata Malik.