JAKARTA, KOMPAS.com — Tuduhan terhadap beberapa menteri terkait dengan dugaan skandal suap dan korupsi sekarang ini adalah masa sulit kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski demikian, pemerintah tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menteri patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang harus dijalani.
Demikian disampaikan sosiolog, yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik, Daniel Sparingga, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (8/9/2011) malam.
"Kita memang belum punya gambaran yang lengkap, utuh, dan final tentang dugaan kasus tersebut. Walau begitu, kami tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menteri patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang mungkin mereka harus hadapi," tambah Daniel.
Daniel mengatakan, para menteri maklum dengan konsekuensi tersebut. "Dan, kabar baiknya adalah tidak ada satu pun dari mereka yang menghindar atau menyingkir dari kewajiban itu. Tidak ada kebijakan khusus dalam masalah ini, selain memastikan bahwa transparansi dalam proses itu berlaku untuk siapa pun," jelas Daniel.
"Meskipun terasa pahit, proses yang harus dilewati semua orang, termasuk menteri dan pejabat tinggi negara, mendemonstrasikan satu hal, yaitu dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak seorang pun dikecualikan dari kewajiban hukum," tambahnya.
Daniel mengaku, korupsi memang aib bagi bangsa ini, tetapi proses hukumnya yang transparan dan berlaku bagi semua adalah capaian yang membesarkan hati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.