Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Polri Tak Biayai FPI

Kompas.com - 06/09/2011, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Washington.

"Tidak pernah. Sekali lagi, kita tidak pernah membiayai. Tidak ada dana untuk itu," kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.

Secara terpisah, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara juga membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi FPI. "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," ujar Sutanto.

Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara Polri dan ormas FPI. Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.

Walaupun bocoran itu bukanlah hal baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI. Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.

Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat Kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com