Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Koreksi Menteri

Kompas.com - 06/09/2011, 03:03 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono segera mengoreksi kinerja kementerian terkait dengan terus bertambahnya kasus dugaan korupsi yang melilit kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden tetap menyerahkan kepada proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan hal tersebut, Senin (5/9), di Bina Graha, Jakarta, saat ditanya wartawan tentang dugaan suap di dua kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

”Presiden senantiasa melakukan evaluasi bersama Wapres, terkait bidang apa pun. Secara umum memang tidak semuanya bisa disampaikan kepada publik. Namun, kalau ada kementerian yang perlu dikoreksi atau diperiksa terkait kasus hukum, sikap Presiden tegas menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum,” tutur Julian.

Saat disinggung apakah evaluasi ataupun koreksi Presiden itu akan berujung pada perombakan kabinet, Julian menyatakan, Presiden belum memberikan arahan. Persoalan perombakan kabinet tersebut, menurut Julian, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan suap kasus pembangunan wisma atlet di lingkungan Kemenpora yang melibatkan mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam dan dua rekanan serta kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar di Kemnakertrans yang melibatkan dua pejabat dan seorang rekanan.

Dalam kasus terakhir, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disebut-sebut meski kemudian disangkal Muhaimin. Dalam sidang kasus mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Soemino Eko Saputro, nama mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa juga disebut-sebut dalam proyek kereta rel listrik hibah dari Jepang.

Terkait banyaknya kasus korupsi yang makin merebak di kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II, menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, seharusnya Presiden berani mengambil keputusan tegas. Salah satu langkah yang bisa diambil Presiden adalah mengganti menteri yang tidak memiliki kinerja baik dalam pemberantasan korupsi, apalagi jika tersangkut perkara korupsi.

Rencana Presiden Yudhoyono mengoreksi menteri dan pejabat itu pun disambut baik. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi menilai rencana Presiden Yudhoyono untuk mengganti anggota kabinetnya yang bermasalah sudah beberapa kali dikemukakan, tetapi belum pernah dilaksanakan. Jika sekarang Presiden kembali menyatakan mau mengganti anggota kabinet yang kinerjanya buruk atau diduga tersangkut kasus korupsi, itu patut diapresiasi. Apalagi, jika kemudian benar-benar diwujudkan dalam waktu dekat ini. ”Untuk mengetes apakah rencana itu serius atau tidak, kita tunggu saja langkah berikutnya,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Expose Communication Strategy and Media Creation M Deden Ridwan, masyarakat terus menunggu keseriusan Presiden Yudhoyono. Jika ada rencana penggantian anggota kabinet, diharapkan segera diwujudkan dengan mengganti menteri yang rapornya merah dengan orang-orang yang ahli dan profesional. Dalam sisa waktu pemerintahan tiga tahun, semestinya kabinet benar-benar berorientasi kerja untuk kepentingan rakyat. ”Semua itu bergantung pada nyali Presiden. Sebagai pemimpin, seharusnya dia bertindak lebih berani,” ujarnya.

Harus sentuh elite

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com