Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Persoalkan Ranking Capim KPK

Kompas.com - 26/08/2011, 18:41 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu mempersoalkan ranking yang telah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berikan untuk penentuan selanjutnya.

Ia percaya Pansel berisi orang-orang kredibel yang dapat memilih calon terbaik untuk KPK. "Orang yang melakukan seleksi adalah orang yang secara akademik dan indvidual bisa dipertanggungjawabkan. Jadi enggak usahlah DPR katakan, 'kami punya sistem perankingan tersendiri," ujar Ikrar di Gedung DPR RI, Jumat (26/8/2011).

"Pertanyaan saya sistem itu (perankingan DPR) benar-benar acceptable enggak? benar-benar kredible enggak? Dibandingkan dengan tim penyeleksi. Itu kan enggak main-main. Itu kan atas dasar interview," sambung Ikrar Menurut Ikrar, DPR harus berhati-hati jangan sampai mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau hasil penilaian mereka (Pansel KPK) dianulir dalam proses politik sebagai akibat misalnya adanya intervensi dari Polri dan Kejaksaan itu yang kemudian kita tanyakan, ada apa dengan DPR. Intinya itu aja. Cari yang berintegritas, karena hasil Pansel tentu bisa dipertanggungjawabkan," tukas Ikrar.

Seperti yang diketahui, Pansel KPK telah memberikan delapan nama capim KPK. Nama-nama tersebut juga diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR yang akan menentukan empat nama terbaik melalui proses fit and proper test.

Adapun nama-namanya sebagai berikut : 1. Bambang Widjojanto, 2. Yunus Husein, 3. Abdullah Hehamahua, 4. Handoyo Sudradjat, 5. Abraham Samad, 6. Zulkarnain, 7. Adnan Pandu Praja, 8. Aryanto Sutandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Nasional
    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Nasional
    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Nasional
    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com