Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, Situasi di Papua Sudah Darurat!

Kompas.com - 24/08/2011, 10:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurut dia, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat.

"Harus diungkap dari sekarang sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin, kami baru dapat laporan terbaru, di sana situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Usman dimintai pendapat tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa. Jenazah Tasman sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.

Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat kini merasa situasi di Papua semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada di mana-mana.

"Inilah yang kita harapkan, pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan," kata Usman.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi sistem di Papua.

Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil Konferensi Damai Papua, 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua.

"Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dan tentara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com