Pemanfaatan Kekayaan Alam Memiskinkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemanfaatan kekayaan alam, yang menurut konstitusi seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sampai hari ini ternyata belum terwujud di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia malah justru memiskinkan rakyat yang ada di sekitarnya.

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Wicaksono Sarosa, di Jakarta, Selasa (23/8/2011), mengungkapkan, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia tak sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi.

"Jika kita menjalankan konstitusi dengan benar, salah satunya dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan publik, maka seharusnya tak ada lagi orang miskin di negeri ini. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemanfaatan kekayaan alam malah memiskinkan masyarakat sekitar," kata Wicaksono.

Banyak contoh ketika suatu daerah dengan kekayaan luar biasa, seperti Papua, tetapi rakyatnya banyak yang masih miskin. Kondisi di sekitar pertambangan emas PT Freeport, misalnya, menunjukkan betapa ironisnya kondisi bangsa ini. Hal yang sama juga terjadi di berbagai belahan lain di Indonesia, seperti Kalimantan hingga Riau di Sumatera yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tetapi rakyat miskin justru tak pernah berkurang.

Kemitraan bersama sejumlah komisi negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Ombudsman menggelar deklarasi kampanye "Cukup Sudah Pembiaran Kemiskinan". Deklarasi gerakan ini juga didukung Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon.

Menurut Dillon, tidak ada alasan ada orang miskin di Indonesia karena kekayaan alam negeri ini tak ada bandingannya. "Presiden bilang sama saya waktu di Pontianak, 'tengok ini begini hijau semua, saya bilang iya, tidak ada alasan seorang pun harus miskin'. Kemiskinan ini terjadi karena kita semua melakukan pembiaran," katanya.

Dillon mengatakan, harus ada gerakan massif dari masyarakat mengingatkan penguasa bahwa rakyat berhak menuntut hak-hak mereka untuk tidak menjadi miskin. "Perjuangan dengan komisi negara ini antara lain juga mengampanyekan bahwa pemiskinan bangsa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Dillon.