DPR Uji 33 Calon Dubes

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Senin (22/8/2011) mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon duta besar di 33 negara. Uji ini dilakukan hingga hari Rabu (24/8/2011) nanti. DPR, dalam hal ini hanya memberikan pendapat setuju atau tidak terhadap nama-nama yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"DPR memberi pertimbangan usulan Presiden mengenai calon Dubes. Ada 34 tapi satu mengundurkan diri. Kami tidak memilih. Hanya setuju atau tidak dengan usulan Presiden. Kalau tidak setuju akan kita kembalikan ke Presiden. Oleh karena itu setiap calon perlu sampaikan paparan tujuh menit, kita lihat backgroundnya masing-masing," ujar anggota dewan dari Komisi I, Roy Suryo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senin (22/8/2011).

Dalam acara tertutup itu, kata Roy, para calon Dubes memaparkan pengetahuan mereka tentang negara yang akan ditempatkan. Termasuk menguji pengetahuan mengenai isu yang terjadi di negara-negara tersebut.

"Kita ambil dari masing-masing negara itu isu yang paling krusial apa, misalnya Iran soal nuklir, Singapura soal ekstradisi, Vietnam tentang bagaimana percepatan perdagangannya dan sebagainya," kata Roy.

Hal yang sama juga diungkapkan Max Sopacua. Ia berharap 33 calon telah memenuhi syarat sehingga mereka bisa segera menjalankan tugas dan kewajibannya di tempat yang ditugaskan. Ia menuturkan, ada kemungkinan di antara para calon yang tidak disetujui oleh Komisi I. Hal tergantung bagaimana pemaparan pengetahuan mereka nantinya.

"Ada kemungkinan tidak setuju atau bisa juga setuju tapi dengan memindahkan ke negara lain. Mudah-mudahan 90 persen karier diplomatnya, jadi sudah tahulah apa yang harus dilakukan. Kalau ada yang tidak kita setujui kita kirimkan lagi ke pemerintah," jelasnya.

Negara-negara tempat 33 calon itu antara lain, Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Singapura, Vietnam, Thailand, Venezuela, Ekuador, Kuba, Kolombia, Panama, Denmark, Vatikan, Swedia, Finlandia, Kroasia, Belanda, Inggris, Bulgaria, Rusia, Bosnia Herzegovina, Namibia, Senegal, Mozambik, Kenya, Aljazair, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Irak, Mesir, dan Oman.