Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bidik Anas Urbaningrum

Kompas.com - 20/08/2011, 21:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membidik Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait keterlibatannya dengan beberapa kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. KPK menyatakan tak segan memanggil Anas untuk diperiksa jika memang ada bukti yang mengaitkan keterlibatannya dengan Nazaruddin dalam beberapa kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek kementerian yang dibiayai APBN.

"Kalau Anas ada keterlibatan dan penerimaan uang berdasarkan bukti-bukti data yang kita himpun, ya kita proses hukum," kata Wakil Ketua KPK M Jasin.

Dalam pelariannya, Nazaruddin mengungkap, Anas ikut menikmati dana haram dalam proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jasin, siapa pun yang terkait dengan kasus yang melibatkan Nazaruddin akan dipanggil KPK. Untuk saat ini, Anas baru dipanggil dalam rangka pemeriksaan Komite Etik KPK atas dugaan pelanggaran etika pimpinan KPK.

"Yang paling terkait akan dipanggil. Anas kan dipanggil dalam rangka komite etik, tinggal pengembangannya," kata Jasin.

Menurut Jasin, kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang masih didalami oleh KPK. Dia belum mendengar jika kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.

"Hambalang masih didalami. Kalau penyelidikan pasti digelar kasus bersama pimpinan KPK yang lain, enggak tahu dalam waktu dekat," katanya.

Baik Anas maupun sejumlah politisi Partai Demokrat lainnya, seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, yang dituduh Nazaruddin ikut menikmati aliran dana haram proyek pembangunan wisma atlet SEA Games telah membantah tudingan tersebut.

Namun, sejumlah kalangan meragukan Nazaruddin sendirian berperan jika benar apa yang diungkapkan KPK bahwa nilai proyek yang diduga dikorupsi di berbagai kementerian mencapai Rp 6 triliun lebih. "Banyak sekali pihak yang terkait, ini kan seperti tali temali," ujar advokat senior Todung Mulya Lubis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com