Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Usut Bukti Aliran Dana ke SBY

Kompas.com - 18/08/2011, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengusut jika ada bukti yang menunjukkan adanya aliran dana terkait proyek wisma atlet yang mengalir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau keluarganya.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

"Kalau ada alat buktinya, mengapa enggak?" kata Bibit. Dia ditanya kesiapan KPK jika Nazaruddin mengungkapkan dugaan aliran dana kepada Yudhoyono dan keluarga di hadapan penyidik KPK. Namun, Bibit menegaskan bahwa keterangan Nazaruddin itu belum dapat ditindaklanjuti tanpa ada alat bukti.

"Itukan baru keterangan sepihak," kata Bibit.

Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, M Nazaruddin, mulai menyeret nama Presiden Yudhoyono. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meminta Yudhoyono tidak mengganggu istri dan anak-anaknya. Sebagai gantinya, Nazaruddin akan bungkam soal partai ataupun soal lain yang mungkin terlibat kasus wisma atlet. Hal itu disampaikan Nazar seusai menjalani pemeriksaan di KPK hari ini.

Selain itu, Nazaruddin juga mengirim surat kepada Presiden Yudhoyono yang isinya senada dengan perkataannya itu. Sebelum tertangkap, Nazaruddin juga menuding sejumlah pihak terlibat proyek wisma atlet. Mulai dari anggota DPR, yakni Angelina Sondakh (asal Fraksi Partai Demokrat), Wayan Koster (Fraksi PDI-P),  Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), hingga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Nazaruddin menuding Anas menerima uang dari proyek wisma atlet dan proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com