Strategi REDDplus Diluncurkan Agustus 2011

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana meluncurkan Strategi Implementasi dan Kerangka Kerja Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi pengurangan emisi, deforestasi, dan degradasi, serta menjaga konservasi hutan alias REDD+ pada Agustus 2011. Panduan ini menjadi acuan menjalankan mekanisme penurunan emisi karbon di Indonesia.

Hal ini dikemukakakan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, Kamis (28/7), dalam seminar ”Pe r t u m b u h a n Ekonomi Rendah Emisi: Mau Ke m a n a? ” yang digelar Yayasan Perspektif Baru dan Kemitraan Partnership di Jakarta.

Kuntoro pernah menjabat Satgas REDD yang ditunjuk presiden (masa kerja satgas berakhir Juni 2010) dan tugas itu diteruskan UKP4.

Kuntoro mengatakan, penyusunan dokumen itu tidak mudah. Kendalanya, perhitungan mengenai kandungan dan emisi karbon merupakan ilmu baru yang masih banyak diperdebatkan.

Ini bagian mekanisme yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada 25 Mei 2010. Penyusunan strategi nasional itu masuk dalam tahap persiapan REDD+ menyusul instruksi presiden tentang moratorium perizinan baru izin tebang yang terbit pada Mei 2011.

Kuntoro memaparkan, pada tahap pembuatan peta moratorium ada banyak kritik dan evaluasi. Berbagai masukan itu ditunggu pemerintah untuk memvalidasi peta.

”Ini pertama kalinya peta kehutanan ada di situs web . Ini strategi kami agar publik bisa mengakses dan turut memperbaiki keakuratannya. Setiap enam bulan, peta diperbaiki,” ka - ta Kuntoro.

Ia menyatakan, pelibatan masyarakat dalam mendukung REDD+ akan ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti kamera dan penanda posisi geografis (GPS). Detail penggunaan akses teknologi ini sedang dikerjakan stafnya.

Kuntoro berharap pengawasan hutan semakin ketat dan mengurangi penyalahgunaan wewenang di bidang kehutanan.

Pembicara lain, Bustar Maitar, Kepala Juru Kampanye Hutan Global Forest Network-Greenpeace, mengatakan, upaya pengurangan emisi dan pengereman penggundulan hutan harus dilakukan dengan tanpa atau bantuan Norwegia.

”Anggap saja bantuan Norwegia itu sebagai bonus. Pasalnya, upaya menekan laju degradasi hutan penting bagi Indonesia sendiri,” kata Bustar. (ICH)