Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tanjung: Pilih Nasdem atau Golkar

Kompas.com - 26/07/2011, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tanjung mengingatkan agar kader Golkar yang masih berada di organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) yang sudah menjadi Partai Nasdem agar segera memilih salah satu dari partai tersebut. Jika ada kader Golkar yang masih berada di dalam Partai Nasdem, kata Akbar, akan dikenai sanksi tegas.

"Mendirikan parpol itu hak setiap warga negara, tetapi memang dalam undang-undang tidak boleh ada keanggotaan ganda. Harus memilih. Kalau Golkar ada di Nasdem, ya harus pilih. Kalau tidak, ya Golkar akan ambil tindakan tegas," tutur Akbar seusai menghadiri acara deklarasi Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Sementara itu, mengenai status Surya Paloh sebagai salah satu pendiri Nasdem yang pernah masuk ke dalam Partai Golkar, Akbar enggan berkomentar. Menurut dia, jika memang Surya Paloh memilih untuk tetap berada dalam Partai Nasdem, pihaknya tidak bisa memaksakan hal tersebut. "Kita juga tidak tahu persis apakah dia (Surya Paloh) juga yang memberi dana, tetapi kalau sudah dirikan partai ya sudah pasti keluar. Itu hak setiap orang, untuk menentukan pilihan partai," katanya.

Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh disebut-sebut telah lama meninggalkan Golkar dan mendirikan Nasdem. Sebelumnya, Suryo Paloh ikut bertarung dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Oktober 2009. Namun, Surya Paloh ditaklukkan Aburizal Bakrie dalam pemilihan itu. Tak lama kemudian, Suryo Paloh mengajak beberapa kader Golkar, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Syamsul Maarif, dan Ferry Mursyidan Baldan, serta 43 tokoh lainnya mendirikan ormas Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com