Batalkan Pembangunan JRSCA Ujung Kulon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Silvagama, menginginkan pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dibatalkan.   

Siaran pers Koalisi Penyelamatan Konservasi Ujung Kulon yang diterima di Jakarta, Rabu (20/7/2011), menyebutkan, pembangunan JRSCA yang dilakukan dengan membuka hutan akan mengakibatkan Taman Nasional Ujung Kulon terbelah dan terfragmentasi. Akibatnya, kondisi ekologis rusak dan berpotensi memicu pembalakan liar.

Koalisi menilai, konsep pembangunan JRSCA yang dilakukan dengan membuldoser Taman Nasional Ujung Kulon juga dinilai belum pernah dikonsultasikan secara terbuka kepada publik.

Selain itu, lanjutnya, konsep itu tidak mengindahkan kajian dampak lingkungan sehingga berbagai alat berat, seperti buldozer, yang kini beroperasi, harus diusut secara hukum, kenapa diperbolehkan beroperasi di Ujung Kulon.

Koalisi juga berpendapat, implementasi JRSCA telah merampas ruang hidup masyarakat lokal karena diperkirakan mengambil sekitar 110 hektar lahan pertanian penduduk.

Mengacu pada proposal pembangunan, menurut gabungan LSM itu, JRSCA tidak lebih dari pembangunan pagar beraliran listrik yang akan membelah Ujung Kulon.

Pagar itu dibangun memanjang dari sisi utara ke selatan, yakni dari Cilintang hingga Aermokla (sekitar 28 kilometer) di sebelah timur dan dari Laban hingga Karang Ranjang (sekitar 2 km) di sebelah barat.

Menurut Kepala Departemen Advokasi Walhi, Mukri Friatna, hal tersebut merupakan hasil dari sesat pikir dan sesat tindak karena pemagaran dan pembuldoseran jelas-jelas berbeda.     "Apalagi pendapat para pakar badak jelas menyebutkan tidak perlunya pemagaran untuk meneliti badak. Karena itu, kami juga mendesak kepolisian memproses hukum para perusak hutan Taman Nasional Ujung Kulon ini, mulai dari pembuat kebijakan, pendukung dana, hingga operator lapangan," kata Mukri.

Mukri juga berpendapat, situasi yang sedang berlangsung di Taman Nasional Ujung Kulon sekarang ini merupakan "tamparan keras" terhadap komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Hal itu, masih menurut dia, juga merupakan pembangkangan terhadap Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Aktivis penegakan hukum konservasi Silvagama, Grahat Nagara, mengemukakan, tidak ada preseden mekanisme legal operasionalisasi buldoser di taman nasional karena memang secara filosofis taman nasional tidaklah dimaksudkan untuk dilakukan pembuldoseran di dalamnya.

Sumber: ANTARA