Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Tak Salahkan Media

Kompas.com - 12/07/2011, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menyalahkan media massa terkait adanya pemberitaan media massa terkait kasus dugaan korupsi yang bersumber dari SMS dan Blackberry Messenger yang bersumber dari telepon seluler yang diketahui milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Nazaruddin, kini tersangka kasus dugaan suap pada proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, turut menyeret nama sejumlah politisi Partai Demokrat. "Sebetulnya, Presiden tidak menyalahkan media. Pemahaman yang terbentuk terkesan Presiden menyalahkan media. Makna yang terkandung sebenarnya adalah Presiden ingin kalau ada pemberitaan yang ingin dikemukakan ke ruang publik, hal tersebut bisa diverifikasi kebenarannya," kata Julian, Selasa (12/7/2011).

Julian mengatakan, ada media yang mengangkat berita terkait dugaan suap tersebut dengan merujuk pada sumber yang sumir. Media tersebut dinilai tidak bisa memastikan apakah SMS ataupun Blackberry Messenger (BBM) yang digunakan sebagai kutipan benar-benar bersumber dari Nazaruddin. "Ini akan berbeda kalau Nazaruddin telah tertangkap dan memberikan pernyataan langsung," kata Julian.

Kemarin, SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengutarakan keluhannya terhadap pemberitaan media massa yang dianggap menyudutkan kader Partai Demokrat.

"Banyak pemberitaan media massa, termasuk media yang selama ini memiliki kredibilitas dan reputasi baik, yang terus memojokkan Partai Demokrat dengan bersumber dari SMS atau BBM. Yang saya tak paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang bersumber dari SMS dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline yang mencolok. Misalnya, SMS dan BBM yang dikirim orang yang mengaku Nazaruddin, yang sekarang yang bersangkutan masih buron. Tak dikonfirmasi kebenarannya, dianggap kebenaran, dan dijadikan alat untuk menghakimi Partai Demokrat. Dengan segala kerendahan hati, perilaku politik seperti ini tak mencerdaskan kehidupan bangsa," papar SBY.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Dewan Pers Agus Sudibyo menilai, pernyataan SBY yang mengkritik pers tidak proporsional.

"Itu (kritikan) menunjukan bahwa dia (SBY) tidak paham tentang jurnalisme. Jadi, media boleh saja mengutip BBM atau SMS itu, tidak masalah karena informasi itu bisa didapat dari mana saja," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2011).

Agus juga menilai, headline besar terkait kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya memojokkan Partai Demokrat. Menurutnya, yang perlu dikritik dalam masalah itu adalah wartawan yang tidak beranjak dari talking news dalam memberitakan sebuah kasus.

"Media itu mempunyai kewajiban untuk mengecek terhadap pernyataan sumber. Media juga harus dengan kerendahan hati memberitahukan informasi dari BBM dan SMS itu harus diuji apakah benar yang mengirimkan itu Nazaruddin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com