Kenapa Putusan Perdata dan Pidana Prita Berbeda? - Kompas.com

Kenapa Putusan Perdata dan Pidana Prita Berbeda?

Kompas.com - 12/07/2011, 11:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Slamet Yuwono, kuasa hukum Prita Mulyasari, terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional Serpong, menegaskan kembali kejanggalan yang ada dalam putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Prita. Menurut Slamet, ada pertentangan antara putusan kasasi perdata dan pidana yang dikeluarkan MA.

Dalam putusan kasasi perdata, Prita dinyatakan tidak terbukti dari dugaan pencemaran nama baik dan bebas dari kewajiban membayar denda kepada RS Omni Internasional. Sementara dalam putusan pidana, Prita justru terbukti bersalah dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.

Perkara Prita secara perdata ditangani oleh tim hakim agung yang dipimpin langsung Ketua MA Arifin Tumpa. Dalam putusan kasasi perdata, hakim tidak menemukan niatan Prita untuk menghina dan menilai Prita hanya menyampaikan keluhan. Penilaian ini bahkan tercantum dua kali di amar putusan. Prita juga dinyatakan tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan.

Sementara itu, ujarnya, putusan pidana yang ditangani oleh tim hakim lain justru menyatakan bahwa Prita terbukti melakukan penghinaan. "Jadi di sini ada pertentangan antara perkara perdata dan pidana," ungkap Slamet di depan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Menurut Slamet, ada yang mengatakan putusan perdata dan pidana berbeda karena menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juga memiliki definisi yang sama tentang pencemaran nama baik dengan definisi dalam putusan perdata.

"Jadi di sini ada pertentangan. Jadi kami minta agar ada kepastian hukum agar hakim yang menangani pidana Bu Prita dengan register perkara nomor 882 dipanggil dan ditanya kenapa bisa membuat putusan seperti itu," katanya.

Kasus Prita kembali mencuat setelah pada 30 Juni lalu MA mengabulkan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan hakim PN Tangerang yang memvonis bebas Prita. Dengan demikian, Prita dinyatakan bersalah secara pidana di tingkat kasasi.

Sebelumnya, dalam perkara perdata melawan RS Omni, MA memenangkan Prita sehingga Prita bebas dari kewajiban membayar denda Rp 204 juta kepada rumah sakit tersebut.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto

    Terkini Lainnya

    Sopir Kijang Korban Kecelakaan Tol Cawang Masih Dirawat di Ruang ICU

    Sopir Kijang Korban Kecelakaan Tol Cawang Masih Dirawat di Ruang ICU

    Megapolitan
    Hakim Ingin Lihat Rekaman Sidang Novanto di Pengadilan Tipikor, Sidang Praperadilan Diskors

    Hakim Ingin Lihat Rekaman Sidang Novanto di Pengadilan Tipikor, Sidang Praperadilan Diskors

    Nasional
    Warga Jatipadang Capek Rumahnya Digenangi Banjir, Minta Normalisasi

    Warga Jatipadang Capek Rumahnya Digenangi Banjir, Minta Normalisasi

    Megapolitan
    Hanya Sekali Bicara, Novanto Mengadu Tak Diberi Obat oleh Dokter

    Hanya Sekali Bicara, Novanto Mengadu Tak Diberi Obat oleh Dokter

    Nasional
    Fadli Zon Sebut Alasan Partai Gerindra Dukung Sudirman Said

    Fadli Zon Sebut Alasan Partai Gerindra Dukung Sudirman Said

    Nasional
    Soal Bayi yang Meninggal karena Ditolak Puskesmas, Ganjar Minta Administrasi Jangan Berbelit

    Soal Bayi yang Meninggal karena Ditolak Puskesmas, Ganjar Minta Administrasi Jangan Berbelit

    Regional
    Antisipasi Banjir Kiriman, Lima Pintu Air Dibuka di Manggarai

    Antisipasi Banjir Kiriman, Lima Pintu Air Dibuka di Manggarai

    Megapolitan
    KPK Ingin Tayangkan Sidang di Pengadilan Tipikor, Pengacara Novanto Keberatan

    KPK Ingin Tayangkan Sidang di Pengadilan Tipikor, Pengacara Novanto Keberatan

    Nasional
    Australia Rancang Aturan Cegah Pedofil Bepergian ke Luar Negeri

    Australia Rancang Aturan Cegah Pedofil Bepergian ke Luar Negeri

    Internasional
    Baku Pukul di Arena Polo Air

    Baku Pukul di Arena Polo Air

    Olahraga
    Ditanya Nama dan Umur oleh Hakim, Novanto Hanya Diam dan Menunduk

    Ditanya Nama dan Umur oleh Hakim, Novanto Hanya Diam dan Menunduk

    Nasional
    Cari Solusi Banjir Jakarta, Gubernur Anies Akan Panggil Pakar

    Cari Solusi Banjir Jakarta, Gubernur Anies Akan Panggil Pakar

    Megapolitan
    Menlu AS: Kami Siap Berdiskusi dengan Korut Tanpa Prasyarat

    Menlu AS: Kami Siap Berdiskusi dengan Korut Tanpa Prasyarat

    Internasional
    Jokowi Akan Beri Penghargaan untuk Kepala Polisi Malaysia, Singapura, Filipina

    Jokowi Akan Beri Penghargaan untuk Kepala Polisi Malaysia, Singapura, Filipina

    Nasional
    Kata Dokter, kalau Tak Bisa Bicara, Novanto Seharusnya Tak Bisa Jalan

    Kata Dokter, kalau Tak Bisa Bicara, Novanto Seharusnya Tak Bisa Jalan

    Nasional

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM