Kenapa Putusan Perdata dan Pidana Prita Berbeda? - Kompas.com

Kenapa Putusan Perdata dan Pidana Prita Berbeda?

Kompas.com - 12/07/2011, 11:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Slamet Yuwono, kuasa hukum Prita Mulyasari, terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional Serpong, menegaskan kembali kejanggalan yang ada dalam putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Prita. Menurut Slamet, ada pertentangan antara putusan kasasi perdata dan pidana yang dikeluarkan MA.

Dalam putusan kasasi perdata, Prita dinyatakan tidak terbukti dari dugaan pencemaran nama baik dan bebas dari kewajiban membayar denda kepada RS Omni Internasional. Sementara dalam putusan pidana, Prita justru terbukti bersalah dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.

Perkara Prita secara perdata ditangani oleh tim hakim agung yang dipimpin langsung Ketua MA Arifin Tumpa. Dalam putusan kasasi perdata, hakim tidak menemukan niatan Prita untuk menghina dan menilai Prita hanya menyampaikan keluhan. Penilaian ini bahkan tercantum dua kali di amar putusan. Prita juga dinyatakan tidak memiliki itikad buruk untuk melakukan penghinaan.

Sementara itu, ujarnya, putusan pidana yang ditangani oleh tim hakim lain justru menyatakan bahwa Prita terbukti melakukan penghinaan. "Jadi di sini ada pertentangan antara perkara perdata dan pidana," ungkap Slamet di depan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Menurut Slamet, ada yang mengatakan putusan perdata dan pidana berbeda karena menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juga memiliki definisi yang sama tentang pencemaran nama baik dengan definisi dalam putusan perdata.

"Jadi di sini ada pertentangan. Jadi kami minta agar ada kepastian hukum agar hakim yang menangani pidana Bu Prita dengan register perkara nomor 882 dipanggil dan ditanya kenapa bisa membuat putusan seperti itu," katanya.

Kasus Prita kembali mencuat setelah pada 30 Juni lalu MA mengabulkan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan hakim PN Tangerang yang memvonis bebas Prita. Dengan demikian, Prita dinyatakan bersalah secara pidana di tingkat kasasi.

Sebelumnya, dalam perkara perdata melawan RS Omni, MA memenangkan Prita sehingga Prita bebas dari kewajiban membayar denda Rp 204 juta kepada rumah sakit tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto

    Terkini Lainnya

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Nasional
    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Regional
    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Internasional
    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Megapolitan
    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Nasional
    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Regional
    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Regional
    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Regional
    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Nasional
    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Megapolitan
    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Internasional
    'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    "Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    Megapolitan
    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Internasional
    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Regional
    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Nasional

    Close Ads X