Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Nilai Kaligis Tak Elegan

Kompas.com - 06/07/2011, 16:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap OC Kaligis, kuasa hukum Nazaruddin yang menjadi tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dinilai tidak elegan. Kaligis dinilai memolitisasi persoalan hukum dalam perkara Nazaruddin.

"Mestinya ini (kasus Nazaruddin) kasus hukum, mari kita dekati secara hukum saja," kata politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/7/2011). Ia menyampaikan ini menanggapi pernyataan OC Kaligis di sejumlah media soal keterangan Nazaruddin yang menyebutkan keterlibatan sejumlah kader Partai Demokrat dalam kasus wisma atlet.

"Tidak usah dibawa ke politik pemberitaan, politik media, ataupun memainkan media dalam konteks kepentingan misalnya, itu kan cara-cara tidak elegan," ujar Ramadhan.

Dari Singapura, Nazaruddin berkirim BBM (BlackBerry Messenger) kepada pengacaranya, OC Kaligis, mengenai aliran uang terkait pembangunan wisma atlet yang di antaranya, disebut Nazaruddin, mengalir ke kantong Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Tudingan-tudingan Nazaruddin yang disampaikan melalui Kaligis dan BBM yang dikirimkan kepada wartawan, menurut Ramadhan, merupakan penzaliman terhadap Demokrat. "Coba bayangkan setiap hari ada SMS, BBM dari Nazaruddin yang menyerang kami. Kami tidak bisa melakukan pembelaan apa pun di sana. Penzaliman yang dilakukan terhadap kami setiap hari seolah-olah kami bersalah, seolah-olah Anas (Urbaningrum) bersalah, seolah-olah Angelina (Sondakh, anggota Fraksi Partai Demokrat) bersalah, Demokrat bersalah, Andi (Mallarangeng) bersalah. Itu sangat memprihatinkan kita," papar Ramadhan.

"Serangan-serangan Nazaruddin sangat mengganggu kami di Partai Demokrat. Itu trial by SMS, trial by BBM, di mana kami susah melakukan klarifikasi dengan pembelaan," katanya.

Atas dasar itulah, Ramadhan berharap agar kepolisian segera menangkap Nazaruddin dan memeriksanya. Tidak ada kekhawatiran bagi Partai Demokrat jika kasus ini terungkap tuntas. Menurut Ramadhan, semua yang disampaikan Nazaruddin soal keterlibatan kader Partai Demokrat merupakan fitnah. "Kita membantah semua tudingan Nazaruddin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com