Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembalikan Pendidikan Pancasila

Kompas.com - 24/06/2011, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Farhan Hamid menilai, saat ini dunia pendidikan sedang mengalami kegamangan. Hal itu terlihat dari pencanangan pemerintah tentang upaya memaknai betapa pentingnya pendidikan sebagai wajah bagi pembentukan karakter sebuah bangsa.

"Masih hangat diingatan kita pada 2 Mei lalu, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jika ditelaah, peringatan Hardiknas tahun ini begitu sarat pesan secara kontekstual termasuk keprihatinan yang mendalam," ungkap Farhan pada seminar nasional yang digelar Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jumat (24/6/2011), di Jakarta.

Farhan menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap potret buram pendidikan di Indonesia. Menurut dia, masih banyak anak bangsa yang buta huruf dan tidak mengenyam pendidikan. Persoalan kekerasan, radikalisme dan pemahaman ideologi oleh sebagian masyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara adalah catatan krusial yang mestinya menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. "Maraknya kasus terorisme dan kasus-kasus pemahaman yang cenderung memarjinalkan ideologi Pancasila adalah akibat dari potret buram masalah pendidikan," tuturnya.

Dalam era roformasi, kata Farhan, upaya peminggiran Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin terasa. Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional justru meniadakan pelajaran Pancasila yang menyebabkan minimnya pemahaman tentang Pancasila. "Mereka bukan hanya gagal memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga gagap ketika harus menyebutkan urutan sila demi sila dari dasar negara kita. Kenyataan itu merupakan ancaman serius bagi upaya memperkuat keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Farhan.

Menurut Farhan, semua elemen pendidikan harus menyadari bahwa cetak biru pendidikan karakter suatu bangsa adalah ketika secara kontekstual dan sesuai dengan paradigma strata pendidikan mampu menemukenali konsep dan strategi pendidikan karakter bangsa sebagai kurikulum mutlak yang menjadi dasar fundamental bagi setiap kelulusan siswanya.

"Mengingat fungsi Pancasila yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu ada pendidikan Pancasila bagi setiap warga negara," ujarnya.

Farhan menyebutkan tiga alasan pentingnya pendidikan Pancasila. Pertama, adanya nilai ketuhanan dalam Pancasila. Kedua, adanya ajaran untuk mengedepankan toleransi dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara mufakat. Ketiga, adanya ajaran untuk bisa berbuat adil.

"Pendidikan Pancasila perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, agar Pancasila bisa dimaknai secara mendalam oleh anak didik maupun masyarakat luas. Dengan demikian, nation and character building dapat tercipta dengan sebenar-benarnya," papar Farhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com