Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darsem Belum Sepenuhnya Bebas

Kompas.com - 23/06/2011, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi, Darsem, tidak sepenuhnya bebas dari hukuman meski Pemerintah Indonesia telah membayar uang kompensasi (diyat) senilai Rp 4,7 miliar.

Menurut Gatot, uang itu hanya untuk membebaskan Darsem dari hukum pancung. Namun, setelah itu Pemerintah Arab Saudi akan bertanya kepada keluarga dan masyarakat apakah terganggu dengan pembunuhan yang dilakukannya. Jika terganggu, Darsem harus menjalani sidang umum yang dilangsungkan di Arab Saudi.

"Kalau masyarakat dan keluarganya terganggu, bukan berarti Darsem serta-merta bebas. Dia akan menjalani lagi sidang umum sejauh mana masyarakat terganggu. Itu bisa tahanan 6 atau 10 tahun," tutur Gatot di depan anggota Komisi I DPR, di Gedung DPR, Kamis (23/6/2011).

Namun, lanjut Gatot, jika Darsem memasuki sidang umum, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang mewakili pemerintah dapat melakukan semacam bentuk intervensi.

"Saat itu kita intervensi untuk minta maaf kepada rakyat. Selain itu, kita juga bisa memintakan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada Raja, agar Raja bisa memaafkan Darsem," lanjutnya.

Menurutnya, saat ini tiga perwakilan Kementerian Luar Negeri telah tiba di Arab Saudi untuk memastikan uang yang dikirim telah sampai. Bersama pengacara, mereka akan berusaha untuk membebaskan Darsem, baik dari hukum pancung maupun hukuman penjara.

Ia bertutur, hukum di Arab Saudi berdasarkan syariat Islam sehingga pihaknya tak bisa melakukan intervensi, hanya bisa melakukan negosiasi terkait hukuman yang diberikan kepada TKI.

"Hukum di sana, jika ada yang membunuh, tidak bisa dimaafkan oleh siapa pun hanya saudara atau ahli warisnya. Jadi kalau orang itu meninggal karena dibunuh, yang diminta maaf bukan kepada Raja, tetapi kepada keluarga," tutur Gatot.

Seperti diberitakan, Darsem adalah TKI asal Subang, Jawa Barat. Pada Desember 2007 ia terbukti bersalah di pengadilan Riyadh melakukan pembunuhan terhadap majikannya, seorang warga negara Yaman.

Pada 6 Mei 2009 Darsem didakwa hukuman mati oleh pengadilan Riyadh. Namun, berkat kerja sama antara pihak Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kompensasi membayar uang diyat sebesar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Nasional
    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

    Nasional
    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    Nasional
    Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com