Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Indonesia Bukan Lagi Surga Koruptor

Kompas.com - 11/06/2011, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengungkapkan, Indonesia sudah bukan lagi menjadi surga bagi para koruptor. Para penjahat kerah putih itu, menurutnya, lebih memilih kabur ke luar negeri dibanding berada di Indonesia.

"Kalau koruptor kabur, mereka melihat negara kita sudah tidak aman (bagi koruptor). Dulu pengusaha, sekarang lari juga istri mantan penegak hukum (Nunun Nurbaeti, istri mantan wakil Kepala Polri Adang Darajatun)," kata Denny dalam diskusi polemik bertajuk "Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Cikini Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Menurut Denny, sistem pemerintahan di Indonesia pascareformasi membuat para koruptor lebih sulit bergerak dibandingkan pada masa orde baru. "Negara demokratis lebih antikorupsi, otoriter lebih korup," katanya.

Selain itu, lanjut Denny, peraturan perundangan antikorupsi di Indonesia sudah semakin lengkap. "Kita punya undang-undang LPSK, pelarangan bisnis TNI, di konstitusi sendiri, kata korupsi sudah masuk jadi faktor impeachment presiden," ujarnya.

Selain itu, didukung pula dengan adanya lembaga antikorupsi Indonesia yang dipercayai publik. Denny menyebutkan, lembaga-lembaga tersebut di antaranya KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, LPSK, pengawas-pengawas eksternal dan Komisi Yudisial.

"Kebebasan pers juga lebih terjamin," katanya.

Denny menambahkan, indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan kemajuan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. "IPK kita 2004 2,0, di 2010 2,8, kenaikan 0,8 signifikan. Kabar baiknya, kenaikan yang kecil itu sangat tinggi bahkan tertinggi di 10 negara ASEAN. Laos naek hanya 0,4, Singapura, Brunei tetap, yang lainnya menurun," ujar Denny, yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Meski demikian, ditegaskannya, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. "Tentu kita setuju pemberantasan korupsi terus, korupsi masih marak. Tapi, kita sudah lakukan upaya perbaikan dan harus diteruskan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com