SBY Tekankan Pentingnya Revitalisasi Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (1/6/2011), menekankan pentingnya revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Hal ini penting agar rakyat Indonesia tak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, telah menginstruksikan Badan Pusat Statistik untuk menghimpun pendapat masyarakat mengenai cara yang paling tepat untuk melalukan sosialisasi Pancasila.

BPS, sambung Presiden, telah mewawancarai 12.065 responden yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pengusaha, TNI, Polri, dan lainnya. Respondennya tersebar di 181 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Mereka diminta pendapatnya melalui wawancara tatap muka. Adapun survei dilakukan pada tanggal 27-29 Mei 2011. Hasilnya, 30 persen masyarakat berpendapat bahwa cara paling tepat untuk memahami Pancasila adalah melalui pendidikan, 19 persen berpendapat melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat, 14 persen melalui contoh yang dilakukan tokoh masyarakat, 12 persen melalui media massa.

Ketika ditanya siapa yang paling tepat melakukan edukasi, 43 persen responden berpendapat guru dan dosen, 28 persen berpendapat tokoh masyarakat dan agama, 20 persen berpendapat badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah.

"Hanya 3 persen responden yang memilih elit politik," kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, ada dua makna terkait hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945. Pertama, sebuah refleksi sejarah dan kontemplasi untuk mengingat pemikiran dan gagasan cemerlang Bapak Pendiri Bangsa Soekarno. Menurut Presiden, Bung Karno mungkin bukan pembentuk atau pencetus Pancasila.

"Tapi dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara erat dengan pemikiran besar Bung Karno," kata Presiden.

Sementara itu, makna kedua adalah momen yang tepat bagi rakyat untuk dapat melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.