Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Dibajak Bandit Politik

Kompas.com - 22/05/2011, 16:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para aktivis era 1998 merasakan rezim Reformasi yang pernah mereka perjuangkan tidak banyak membawa perubahan dari zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurut aktivis 98, Masinton Pasaribu, salah satu hasil reformasi adalah munculnya money politic yang disebutnya dilakukan oleh para bandit politik yang melakukan segala cara untuk bisa memasuki kancah politik. 

"Kita dulu memperjuangkan demokrasi, tapi hari ini kita melihat demokrasi yang ada masih pada tataran demokrasi prosedural. Maksudnya, ada pemilu, parpol yang banyak, parlemen yang agak kritis. Tapi, sekali lagi hanya prosedural, tidak substantif. Ini yang melahirkan para bandit politik karena biaya politik mahal, seperti di legislatif dan eksekutif," ujar Masinton Pasaribu dalam sarasehan Lesehan 98: Reformasi Menuju Nadir, di Jakarta, Minggu (22/5/2011). 

Ia melanjutkan, bandit-bandit ini membajak reformasi dengan berbagai kasus korupsi yang tidak pernah benar-benar hilang sejak Orde Baru. 

Senada dengan Masinton, aktivis lainnya, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, kasus korupsi di zaman Reformasi ini seperti sinetron. "Kasus-kasus korupsi sekarang ada judulnya seperti serial sinetron. Ada babaknya, tapi setelah beberapa bulan episode, hilang dengan sendirinya. Hanya untuk memunculkan artis dan aktor baru, pelaku dari parpol maupun pemerintahan. Banyak kasus yang kita enggak tahu penyelesaiannya," terang Doli. 

Hal yang sama juga diakui oleh Direktur LIMA, Ray Rangkuti. Menurutnya, saat ini banyak penjahat ekonomi yang berusaha mengatur kepentingannya masing-masing melalui jalur partai politik. "Para penjahat ekonomi di negara ini semakin banyak. Mereka berusaha mencapai kepentingan ekonomi melalui politik. Uang merajalela sehingga politik menjadi kepalsuan di mana-mana," katanya.

Ditambahkan, para penjahat ekonomi itu banyak berasal dari zaman Orde Baru. Mereka masih bertahan setelah sebelumnya sempat menghilang saat rezim Soeharto jatuh. Sekarang mereka kembali untuk menguasai politik dan ekonomi di tengah masyarakat yang galau terhadap reformasi tanpa perubahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com