JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR membantah data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa setiap anggota DPR menerima tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta per masa reses. Jika demikian, maka setiap anggota menerima tunjangan pulsa secara total mencapai Rp 270 juta per tahun.
Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR Adil Rusli mengatakan, tak ada tunjangan pulsa bagi anggota. Menurutnya, hanya terdapat biaya langganan pulsa untuk layanan short message service (SMS) gateway sebesar Rp 96 juta per tahun.
"Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM FITRA. Anggaran sebesar Rp 96 juta tersebut untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan," ujar Adil Rusli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).
Fasilitas SMS gateway itu dimanfaatkan untuk menginformasikan kegiatan rapat kepada semua anggota DPR. Dana untuk fasilitas tersebut diambil dari anggaran Setjen yang diperuntukkan bagi 560 anggota Dewan.
"Semua itu dibiayai dari anggaran Setjen khusus buat 560 anggota Dewan," akunya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR Damayanti. Ia mengatakan, SMS gateway bertujuan memberikan undangan atau informasi perihal agenda persidangan rapat-rapat DPR, bukan untuk SMS pribadi atau anggaran pulsa.
"Pemberitahuan keseluruhan mengenai kegiatan Dewan dan anggaran setahun itu Rp 96 juta. Namun sampai sejauh ini, dari bulan Januari sampai April, anggaran baru terserap sebesar Rp 15.254.458. Tidak ada dana pulsa pribadi anggota," ucapnya.
Anggaran yang dialokasikan, menurut Damayanti, diperuntukkan bagi lembaga. "Kadang-kadang memberi tahu rapat bisa dengan surat, SMS. Juga diperuntukkan bagi alat kelengkapan Dewan. Ini sangat efektif bagi anggota Dewan karena kesibukan mereka, SMS ini diharapkan bisa mengingatkan bahkan sangat membantu bila ada pemberitahuan yang urgent, seperti agenda rapat atau berita duka," papar Damayanti.
Tak ada tunjangan pulsa
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie juga telah membantah adanya tunjangan pulsa belasan hingga puluhan juta rupiah bagi anggota Dewan.