Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Angelina dan Nazar Tak Terkait Suap

Kompas.com - 09/05/2011, 11:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. 

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan, kedua kader Demokrat tersebut tidak terkait dalam kasus yang telah menjerat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam itu. 

"Keduanya (Nazaruddin dan Angelina Sondakh) sudah kami panggil. Saat ini Nazar sedang umrah. Kalau Angie, aku dengar lagi di Belanda. Semua sudah kami tanyakan lewat telepon. Semuanya menjelaskan enggak ada kaitannya," kata Ruhut Sitompul saat akan memasuki ruang sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011). 

Ia menyatakan, jika memang terbukti kedua politisi Demokrat tersebut bersalah dan terlibat, Demokrat akan menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum. "Kami, kan, enggak boleh mencampuri. Kalau itu diproses, ya kami serahkan ke penegak hukum," imbuhnya. 

Majalah Tempo, Senin, memberitakan, dua politisi Demokrat itu disebut-sebut mendapat jatah dari proyek pembangunan wisma atlet. Nazaruddin diduga mengarahkan PT Duta Graha Indah agar menjadi pemenang tender. Sementara Angelina, demikian majalah Tempo, dituduh meminta "jatah" 13 persen dari nilai proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tiga orang terkait kasus ini, yaitu Wafid, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur PT Duta Graha Indah Mohammad el Idris. Mereka ditangkap di kantor Wafid, Selasa (9/4/2011), saat ditengarai sedang melakukan transaksi suap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com