Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Bilang Akun "@dpr.go.id" Tak Aman?

Kompas.com - 08/05/2011, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat IT Security Ruby Alamsyah mengatakan, akan lebih aman jika para pejabat publik, termasuk anggota DPR menggunakan e-mail dengan akun resmi @dpr.go.id. Keberadaan website www.dpr.go.id yang telah berusia 11 tahun, seharusnya mampu menyediakan layanan e-mail yang aman bagi para anggota. Di samping itu, menurut Ruby, sistem yang digunakan DPR juga sudah tergolong canggih.

"Tergolong sistem yang top di dunia," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Menurutnya, penggunaan akun resmi akan lebih aman bagi para pejabat publik. Akun ini akan lebih mudah diproteksi dari tindakan hack dibandingkan jika menggunakan akun domain gratisan. "Masalah aman ini kan, masalah siapa yang punya server. Kalau pakai domain gratisan, kan berarti pihak asing yang memiliki server, perusahaan asing yang tunduk pada pemerintahan mereka. Bayangkan, kalau pemerintahan mereka (pemilik domain gratis) minta, pasti dikasih," paparnya.

Lebih lanjut Ruby mengungkapkan, untuk menjamin keamanan akun resmi anggota Dewan yang menggunakan @dpr.go.id bisa dilakukan oleh admin yang menangani IT di DPR. "Tinggal dibikin aman, yang pasti, jauh lebih aman dan termonitor oleh adminnya, oleh staf IT. Akan mudah terpantau apakah ada pengaksesan ilegal atau tidak. Sudah ada ilmu IT security yang bisa membentengi hal itu. Misal, siapa yang berhak mengakses e-mail, perangkat security tambahannya apa. Sehingga baik pembaca dan pengirim e-mail aman password-nya. Kalau punya sendiri (institusi), tanggung jawab kita yang menjaganya. Setiap orang yang punya server wajib untuk mengamankan server-nya," kata Ruby.

Selain itu, menurut Ruby, dengan sistem dan situs yang telah dibangun DPR sejak tahun 2000 itu, bukan pekerjaan sulit membuat akun e-mail  bagi 560 anggota Dewan. "Saya yakin, mahasiswa di Indonesia bisa membuatkan e-mail anggota-anggota DPR di bawah 15 menit. Saya sudah lihat sistem mereka (DPR), simpel kok, sistem mereka yang sekarang capable dan bisa bikin e-mail-e-mail pribadi. Mereka menggunakan Microsoft Exchange Server," jelasnya.

Ia juga menilai, keengganan menggunakan akun e-mail resmi DPR karena alasan tak aman dan tak bisa dibuka di luar Gedung DPR, tak beralasan. Sebab, mail.dpr.go.id  ternyata bisa dibuka tak hanya di lingkungan Dewan. Bahkan, menurut Ruby, bisa di-setting push mail sehingga anggota DPR bisa membukanya melalui perangkat mobile. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.

"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya, Kamis (5/5/2011).

Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.

"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.

Padahal, Ruby menilai, penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh pejabat publik berbahaya dan rentan di-hack oleh para hacker.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com