Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Agenda Kunker Akan Lebih Selektif

Kompas.com - 05/05/2011, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, anggaran kunjungan kerja DPR RI ke luar negeri memang pantas dipangkas pascakritik keras masyarakat terhadap sejumlah kunjungan kerja anggota Dewan dalam masa reses kali ini. Priyo mengatakan, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri pantas dipotong hingga 40 persen!

"Saya sendiri pimpinan akan setuju dan mendorong agar jumlah anggaran kunjungan kerja itu dikurangi sampai 40 persen. Namun, saya minta anggaran ke luar negeri untuk pemerintah eksekutif dan para menteri hendaknya juga mengikuti plafon, yaitu mengurangi hal-hal yang tak perlu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Politisi Golkar ini berharap usulan ini bisa diterima dan diputuskan dalam rapat internal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mendatang. Priyo berpikir bahwa ke depan, kunjungan kerja yang akan disetujui hanyalah yang substansial, mendesak, dan memiliki manfaat yang tinggi. Priyo mencontohkan, agenda yang penting dan mendesak itu seperti memenuhi undangan dari parlemen negara-negara sahabat atau perhelatan akbar, di antaranya di ASEAN, Asia Pasifik, atau masyarakat Uni Eropa.

"Itu kita berangkatkan. Hal-hal yang lain, insya Allah, kami terima kasih atas kritikan masyarakat agar kami mempertimbangkan masak-masak masalah kunjungan kerja ini," tambahnya.

Terkait kunjungan kerja kontroversial dari Komisi VIII DPR RI ke Australia, Priyo mengatakan bahwa DPR tetap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat dengan terbuka. Namun, dia menilai bahwa kritikan seharusnya ditujukan secara konstruktif.

"Meski demikian, janganlah kita senang sekali meributkan hal-hal yang sebenarnya masalah kecil dan teknis, seperti SMS dan e-mail, daripada hal-hal yang sebenarnya perlu dicari jalan keluarnya, masalah yang substantif. Saya lebih setuju mendengarkan kalau kritikan itu bermaksud untuk memperbaiki kinerja DPR ke depan," ungkapnya.

Priyo juga menaruh curiga mengenai alasan kritik yang begitu tajam tersebut karena terkesan lebih pada menjelek-jelekkan anggota dewan daripada memberi masukan dan kritik.

"Ada apa ini? Jangan-jangan nanti menghela napas juga dikritik? Seperti di Australia, kami terima kritikan itu. Namun kalau kemudian mengolok-olok lembaga kita yang harusnya kita jaga dengan hanya urusan teknis yang terkait kerja staf seperti e-mail, ini kita perlu bertanya kenapa terjebak hal-hal kecil dibesar-besarkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com