Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Komisi8atyahoo.com" dan Transparansi DPR

Kompas.com - 05/05/2011, 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tulisan pelajar Indonesia di Australia, Teguh Iskanto, menggambarkan dinamika yang berjalan saat para pelajar melakukan audiensi dengan anggota Komisi VIII DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Negeri Kanguru tersebut (Baca: Inilah Studi Banding DPR di Australia). 

Di bagian akhir tulisannya, Teguh menceritakan bagaimana para anggota Dewan "gelagapan" saat ditanya alamat e-mail-nya. Menanyakan alamat e-mail adalah hal lumrah di era masyarakat modern saat ini. Entah memang tak punya alamat e-mail pribadi atau memang tak ingin membagi alamat e-mail-nya, akhirnya yang keluar adalah alamat e-mail: komisi8@yahoo.com.

"Setelah acara selesai, seorang kawan mencoba mengirim test mail (via BB) ke: komisiviii@yahoo.com, komisi8@yahoo.com, komisidelapan@yahoo.com, komisiviii@yahoo.co.id, komisi8@yahoo.co.id, komisidelapan@yahoo.co.id. And guess what, none of them is working!! Semua e-mail test bouncing back ke sender alias alamat e-mail yang diberikan tidak ada," demikian cuplikan cerita Teguh.

Persoalan e-mail bukan persoalan sepele. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, apa yang dipaparkan pelajar Australia tentang e-mail anggota Dewan itu menjadi prinsipiil ketika disoroti dari sisi transparansi dan tata administrasi.

"Masak alamat e-mail saja tidak punya? Itu menunjukkan administrasi kacau balau. Apalagi di zaman masyarakat modern seperti sekarang, mengurus e-mail saja tidak becus. Mungkin dianggap sepele, tapi jadi prinsipiil. Bagaimana mau bicara hal yang substansi, untuk yang remeh-temeh tidak selesai," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/5/2011).

Ia mengungkapkan, kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa wakil rakyat menjaga jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Transparansi yang diharapkan masih belum diwujudkan. Menurut Ray, Dewan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang semakin modern. Ia mencontohkan, dengan perkembangan pola komunikasi dan teknologi, pertemuan tatap muka menjadi tidak diperlukan.

"Audiensi tidak prinsipiil manakala persoalan e-mail dan situs web diselesaikan. Audiensi tatap muka tidak terlalu signifikan. Mereka bicara hal besar, tapi hal prinsipiil tidak diselesaikan. Bukan hanya Komisi 8, hampir semua komisi bermasalah," ujarnya. 

Situs web

Ray juga mencontohkan, situs web DPR yang beralamat di www.dpr.go.id sudah saatnya dievaluasi. Menurut dia, informasi yang disajikan usang dan tidak up to date. Idealnya, situs web parlemen secara terbuka menginformasikan kegiatan setiap alat kelengkapan dan anggota Dewan. Misalnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan setiap anggota semasa reses.

"Jadi, kita bisa mengawasi ketika melihat dia roadshow di televisi, padahal seharusnya melakukan kunjungan ke dapil (daerah pemilihan)-nya. Kenapa tidak ada pemberitahuan melalui situs web DPR akan melakukan kunjungan ke mana saja. Jadi masyarakat juga tahu dan mengerti kapan bisa ketemu," ujarnya.

Untuk akses secara personal, menurut Ray, seorang anggota DPR seharusnya secara terbuka membuka akses alamat e-mail atau situs web pribadinya ke publik. "Ini menjadi tolok ukur transparansi juga," kata Ray.

Wakil Ketua PPI Australia Dirgayuza Setiawan, kepada Kompas.com, juga sempat menanyakan, "Sudah dapat e-mail valid Komisi X?" katanya sambil tertawa.

Di berbagai milis dan grup juga mulai beredar sindiran-sindiran, "Sudah dapat alamat emailnya komisi 8 blm? Nih alamatnya: k0m151d3L4p4n.ea@k0m151d3L4p4n.9R4t154n.90.id".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

    Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

    Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

    Nasional
    Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

    Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

    Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

    Nasional
    8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

    8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

    Nasional
    PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

    PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

    Nasional
    Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

    Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

    Nasional
    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

    Nasional
    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

    Nasional
    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

    Nasional
    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

    Nasional
    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

    Nasional
    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com