Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Menteri NII: Al-Zaytun Dibiayai NII

Kompas.com - 04/05/2011, 19:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Imam Supriyanto, salah satu pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, mengatakan, sebagian besar kegiatan Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, dibiayai dari dana yang dikumpulkan jaringan Negara Islam Indonesia KW 9 pimpinan Panji Gumilang.

"80 persen subsidi dari NII," kata Imam saat melaporkan Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaytun, di Mabes Polri, Rabu (4/5/2011).

Imam, yang pernah menjadi Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia, melaporkan Panji dengan sangkaan memalsukan dokumen kepengurusan yayasan. Ia mengatakan, setiap santri hanya mengeluarkan biaya sekitar 3.500 dollar AS selama enam tahun pendidikan.

"Di permukaan bilangnya subsidi dari yayasan. Dari mana uang yayasan? Sekarang jumlah siswa sudah 2.500 orang," kata pria yang dicoret dari susunan pendiri dan pembina yayasan itu.

Menurut Imam, dana yang terkumpul sejak tahun 1992 hingga saat ini mencapai Rp 350 miliar. "Itu obligasi. Negara pinjam kepada umat. Pada waktu itu negara janji lima tahun dikembalikan. Umat ada yang jual rumah, tanah, warisan. Saya pribadi sumbang Rp 50 juta waktu itu," papar pria yang mengaku sempat bergabung dengan NII selama 20 tahun.

Meski demikian, lanjut Imam, orangtua tidak perlu khawatir menitipkan anaknya untuk dididik di Al-Zaytun. Pasalnya, kata dia, ideologi NII tidak disisipkan dalam pengajaran.

"Orangtua enggak perlu khawatir. Enggak akan berani mereka sebar ideologi," ucapnya.

Imam menambahkan, Panji hanya menjadikan lembaga pendidikan untuk mendongkrak namanya setelah dua pertiga anggota NII keluar. Perkiraan dia, jumlah anggota NII saat ini hanya sekitar 50.000 orang yang tersebar di Indonesia dan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Setelah Panji tak dapat dukungan dari internal, dia mau dongkrak namanya lewat pendidikan. Mungkin nanti akan ditawari jabatan publik. Setelah itu, dia tawarkan ideologinya untuk bangsa dan negara," katanya.

Imam mengaku memiliki bukti-bukti apa yang selama ini dia ungkapkan. Ia masih mengumpulkan bukti-bukti lain sebelum melaporkan Panji dengan sangkaan makar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com