Kamis, 24 Juli 2014

News / Nasional

Radikalisme

Terorisme Subur, Jangan Salahkan UU

Selasa, 3 Mei 2011 | 09:25 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia bukan karena Undang-Undang Terorisme yang lemah mengatur secara detail kegiatan maupun indikasi terorisme yang harus diberantas polisi. Hal ini terjadi karena kepolisian bekerja tidak profesional untuk membasmi jaringan terorisme tersebut. 

"Kontras pernah melakukan pendataan dalam tiga bulan ketika polisi mencari Noordin M Top dan Dr Azahari. Polisi menangkap lebih dari 10 orang dan itu salah tangkap. Jadi, sebetulnya bukan karena undang-undangnya kuat atau tidak, tetapi apakah aparat hukumnya profesional apa enggak untuk membasmi terorisme," ungkap Haris Azhar di Jakarta, Senin (2/5/2011). 

Selain itu, ia menilai, ada mekanisme kerja yang tumpang tindih di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Pasukan ini ditempatkan di setiap polda sebanyak 70 orang. Namun, di Maluku dan Papua, Densus justru bertugas mengamankan gerakan separatis, bukan terorisme. Menurut Haris, hal ini membuat kerja Densus tidak fokus.

"Ini ada penyalahgunaan fungsi dan kekuasaan. Ini yang harus dikoreksi. Bukan mengoreksi undang-undangnya untuk menguatkan peran menangkap dan sebagainya," ujar Haris. 

Seperti diketahui, Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai pernah mengungkapkan, aturan hukum terorisme di Indonesia terlembek di dunia. Polisi tidak memiliki kewenangan melakukan pencegahan dini terorisme dalam bentuk penangkapan orang yang dianggap menyebarkan kebencian. 

Aturan Indonesia juga tidak mengatur soal kegiatan militer yang dilakukan oleh nonmiliter sebagai sebuah pidana. Di Malaysia dan Singapura, ia mencontohkan, menggunakan atribut militer saja warga sipil sudah bisa dikenai hukuman karena dianggap sebagai embrio kekerasan.

Profiling

Senada dengan Haris, Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim berpendapat, undang-undang bukan masalah yang menghambat kerja polisi. Kepolisian, menurut dia, harus jeli melakukan pendataan identitas (profiling) terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan teror.

"Pertanyaannya adalah profiling yang selama ini disiapkan polisi terhadap mereka seberapa valid? Misalnya, ada beberapa dari mereka yang terlibat aktivitas teror itu adalah orang yang pernah ditahan, diputuskan hukuman, tetapi kemudian bebas lagi. Nah, pertanyaannya, ketika mereka diputus bebas, mereka adalah orang yang punya kemampuan sampai di tingkat mana sehingga perlu diwaspadai," ujar Mufti.

Menurut Mufti, aparat penegak hukum jangan sampai lepas kontrol begitu saja terhadap orang-orang yang pernah ditangkap karena diduga teroris. Pengawasan terhadap orang-orang tersebut tetap penting untuk mencegah mereka bermutasi menjadi teroris. 

"Pasca-penahanan ataupun penangkapan dan dibebaskan itu tidak ada lagi koordinasi untuk mengawasi perkembangan orang ini, apakah dia berubah menjadi semakin radikal atau menjadi lebih baik? Bukan hanya polisi, tetapi koordinasi semua level di negara ini tidak berjalan baik sehingga sirkulasi berjalannya teror bisa muncul terus-menerus," ungkapnya. 

Mufti menyatakan, pemerintah perlu melakukan deradikalisasi, terutama kepada orang-orang yang sudah pernah ditangkap dan kemudian bebas. Hal ini dilakukan dengan mengawasi aktivitas mereka, tanpa harus membuat mereka merasa diintimidasi, dan tetap memberikan bimbingan keagamaan secara netral untuk memberantas pemikiran radikalisme. 

"Mereka terus tumbuh, bukan karena balas dendam atas teman mereka yang tewas atau ditangkap, tetapi karena ideologi mereka mengenai jihad terus berkembang. Jadi, deradikalisasi harus didorong. Kita curiga kecolongannya di sana sehingga orang yang keluar penjara itu bergabung lagi dengan sindikatnya. Itu yang membuat terorisme terus ada," tutur Mufti.


Editor : Heru Margianto