Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pancasila Harus Jadi Pil Penawar

Kompas.com - 30/04/2011, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) makin membuat cemas masyarakat karena konsep negara Islam yang dicita-citakan di dalam negara Indonesia. Untuk mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini.

Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan pendekatan yang dilakukan untuk meredam nilai-nilai penipuan ala NII tak bisa dilakukan dengan kekerasan. Gerakan NII harus dilawan pendekatan hukum dan kontraideologi, baik oleh keluarga, institusi pendidikan dan pemerintah.

"Tapi yang terpenting adalah kontraideologi. Sekarang banyak orang malu mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Itu katanya produk Orba, padahal Pancasila sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Oleh karena itu, saya kira kontraideologi melalui Pancasila ini bisa jadi obat penawarlah dari gerakan masif NII yang sekarang mencuat. Tak perlu digebuk-gebuk. Ini tugas kita semua," katanya dalam diskusi Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).

Menurut Wawan, pemahaman Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan dengan lebih 'soft' supaya terbawa dalam perilaku dan pola pikir masyarakat.

Direktur Eksekutif Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi mengatakan penanaman yang kuat tentang nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila bisa menjadi salah satu upaya deradikalisasi dalam masyarakat.

"Saya kira ini tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman UUD 1945 kepada seluruh warga negara terutama dalam usia yang sangat muda, sejak TK misalnya. Kegelisahan saya, di TK kan tak pernah kita dengar diajarkan Pancasila. Menanamkan nilai Pancasila harus sejak dini. Bagi kalangan mahasiswa, perdebatan tentang lahirnya Pancasila itu menjadi menarik. Jadi kita bisa mengerti proses-prosesnya. Radikalisme itu hasil kombinasi antara alienasi politik dan radikalisme agama yang ekstrim," katanya.

Selain itu, Misrawi juga mencatat radikalisasi agama juga muncul karena persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan penataan dalam melayani masyarakat dan DPR harus juga mendukungnya. Langkah-langkah nyata dalam penyusunan RUU terkait jaminan sosial dapat menjadi salah satu upaya deradikalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com