Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Intelijen Saat NII Menyebar?

Kompas.com - 27/04/2011, 20:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefudin menyatakan, sebagian masyarakat mempertanyakan bagaiman kinerja intelijen saat ini hingga Negara Islam Indonesia kembali tumbuh di tengah masyarakat dan melakukan tindakan radikalisme.

Menurut Lukman, gerakan ini sudah ada sejak lama dan seharusnya intelijen telah bekerja untuk menjaring gerakan yang diduga melakukan cuci otak kepada anggota yang direkrutnya.

"Kalau masyarakat sebagian besar menganggap bahwa ini semacam pembiaran sepertinya tidak ada tindakan tegas terhadap NII, saya khawatir betul terjadi distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara," kata Lukman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Menurut dia, kehadiran NII menjadi pekerjaan rumah bagi intelijen untuk mengungkap siapa yang berada di balik gerakan ini. "NII bukan baru setahun, dua tahun. Ini kan sudah ada sejak tahun 1960-an. Kenapa sekarang kemudian semakin marak dan eksis? Ini yang menjadi pekerjaan rumah intelijen untuk mengungkap siapa di balik ini. Intelijen kita harus bekerja keras," ujarnya.

Lukman menambahkan, kembalinya gerakan NII ini bahkan juga menjadi kritik untuk intelijen. Namun, menurut dia, intelijen untuk masalah ini hanya bisa melakukan aktivitas intelijen semata, bukan untuk melakukan penangkapan maupun menginterogasi dan penahanan karena itu merupakan tugas kepolisian.

"Menurut hemat saya untuk mencari gerakan-gerakan seperti ini, sebenarnya kan kerja intelijen itu mendeteksi, tidak harus kewenangan menangkap. Karena kalau menangkap kemudian tidak ada yang bisa mengontrol bagaimana jika terjadi penyalahgunaaan kewenangan," ujarnya.

Lukman menekankan kerja intelijen perlu semakin dimaksimalkan agar gerakan-gerakan seperti NII tidak sampai mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Nasional
    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com