Berkunjung Saat Parlemen Australia Reses

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR akan melakukan studi banding ke Australia pada Rabu (27/4/2011) hingga Senin (2/5/2011) terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Kunjungan kerja dilakukan saat parlemen Australia sedang reses. Demikian informasi yang disampaikan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) kepada kompas.com pekan lalu.

“Karena jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian NSW dan Victoria, maka tidak mengherankan jika tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan (member of parliament) pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan Komisi VIII ke Australia,” demikian surat terbuka PPIA yang ditandatangani Ketua Umum PPIA Mochamad Subhan Zein dan Wakil Ketua Umum Dirgayuza Setiawan.

Selama enam hari kunjungan, anggota Dewan akan menyambangi Sidney, Canberra dan Melbourne. Sejumlah agenda akan dilakukan, namun tak satu pun bertemu dengan parlemen Australia. Mengingat kunjungan yang dilakukan pada masa reses parlemen, PPIA menyarankan agar Komisi VIII mengunjungi daerah khusus Northern Territory untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan keamanan untuk 15 komunitas paling miskin dan termarjinalkan di Australia.

Menanggapi kunjungan yang dilakukan pada masa reses, Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadaffi, mempertanyakan urgensi kunjungan anggota Dewan. Hal ini seharusnya sudah diketahui sehingga kunjungan akan lebih bermanfaat karena bertemu dengan para perumus kebijakan.

“ Dari kasus ini, masak tidak ada pemberitahuan dari Kedubes Indonesia di Australia bahwa parlemen Australia sedang melakukan reses? Atau mungkin sebenarnya Komisi VIII sudah mengetahui parlemen Australia sedang reses tetapi memaksakan tetap berangkat ke Australia. Kalau begitu, agenda utamanya bukan bertemu parlemen, tetapi hanya plesiran yang menghabiskan uang negara,” ujar Uchok kepada Kompas.com, Senin (25/4/2011) malam.  Berdasarkan catatan FITRA, dana yang dianggarkan untuk membiayai kunjungan kerja ini tak kurang dari Rp 811 juta. 

Wakil Ketua Komisi VIII lain, Ahmad Zainuddin, membantah informasi soal reses ini. Zainuddin mengatakan, informasi PPIA tidak sepenuhnya akurat. "Kalau karena alasan Paskah, kami sudah bicara dengan Dubes Australia. Jadi memang mereka libur Paskah tapi Kamis (28/4/2011) sudah masuk. Komisi VIII kan berangkat hari Rabu," katanya kepada wartawan kemarin. 

Selain itu, politisi PKS ini juga memastikan ada rencana anggota dewan untuk melakukan kunjungan ke tempat penampungan warga miskin di Australia karena memang kunjungan kerja ditujukan untuk RUU Fakir miskin. Sayangnya, ketika ditanya rencana bertemu dengan PPIA di Australia, sambungan telepon terputus dan Zainuddin tak dapat dihubungi lagi. 

Bersambung

Sebelumnya: 
Studi Banding Komisi VIII (1): Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Selanjutnya: 
Studi Banding Komisi VIII (3): Studi Banding Bawa Anak Isteri 
Studi Banding Komisi VIII (4): Bahas RUU Fakir Miskin, Tak Kunjungi Daerah Miskin