JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, para anggota Dewan sebenarnya sudah diingatkan untuk memberitahukan dulu kepada publik tentang rencana perjalanan mereka ke luar negeri sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, hal itu sudah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi pada Januari lalu.
Politisi PAN ini mengatakan, rapat konsultasi sebelumnya mengatakan bahwa ada tiga kesepakatan yang diperoleh dalam rapat konsultasi waktu itu. Semua poin harus berdasarkan pada aspirasi masyarakat sebagai pihak yang diwakili anggota Dewan di parlemen.
"Pertama, setiap kunjungan kerja ke luar negeri, pimpinan rombongan harus sosialisasi terhadap rencana kunjungan, term of reference, dan substansi yang dituju. Kedua, setelah di lokasi harus beri informasi yang terkini, kunjungan ke obyek pun harus dilakukan secara terencana. Ketiga, setelah pulang, sesuai kesepakatan rapat konsultasi pimpinan dan fraksi harus ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang apa yang sudah terjadi," katanya dalam dialektika di Gedung DPR, Kamis (21/4/2011).
Menurutnya, ketiga poin ini sudah menjadi kesepakatan politik. Dijalankan atau tidaknya akan dievaluasi kembali dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi menjelang masa reses selesai. Evaluasi akan diarahkan pada efektivitas kegiatan dan anggaran yang dilakukan sepanjang perjalanan.
"Kita akan evaluasi mana-mana yang sudah dilaksanakan dan diperbaiki. Sebetulnya, masalah kunjungan kerja ini, saya yakin masyarakat tidak dalam posisi melarang DPR tak boleh ke luar negeri. Yang perlu diperhatikan sisi lainnya, masalah efektivitas anggaran. Ini komitmen kita bisa sesuai dengan target kunjungan dan seefektif mungkin. Negara yang dikunjungi juga harus sesuai," tambahnya.
Taufik menegaskan, kesepakatan untuk masalah internal di Dewan memang diperlukan dan pimpinan sepakat mengedepankan sosialisasi sebelum keberangkatan dan laporan kepada publik pascakegiatan. Keputusan harus mengedepankan selektivitas.
"Kita sepakat untuk memperbaiki terus-menerus, enggak bisa langsung memutuskan, tapi hanya bisa mengimbau. Di rapat konsultasi nanti, kita akan ingatkan lagi, kita kembalikan format kunjungan kerja ini untuk ibadah dan amanat sebagai wakil rakyat," tandasnya.
Pergi diam-diam
Sementara itu, sejumlah komisi DPR RI pergi melakukan kunjungan kerja dalam masa reses dua minggu belakangan ini. Mereka pergi tanpa pemberitahuan terbuka kepada publik yang membiayai perjalanan mereka. Komisi I DPR terbagi dalam beberapa tim pergi ke Amerika Serikat, Perancis, Italia, Rusia, dan Turki.
Komisi X akan berangkat ke Spanyol dan China pada 24-30 April. Komisi VIII DPR akan berangkat ke China dan Australia pada akhir Mei mendatang. Sementara Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) berangkat ke Inggris dan Amerika Serikat pada 1-7 Mei. Komisi yang memberangkatkan timnya ke luar negeri hingga saat ini belum memberitahukan secara terbuka kepada publik.
Pekan lalu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman mengaku menyesalkan komisinya yang tak menyosialisasikan terlebih dulu sebelum pergi. "Memang, semestinya sebelum kami berangkat publik harusnya diberi tahu. Jangan sampai kunjungan kerja dilaporkan hanya setelahnya. Seharusnya ada di website. Saya minta maaf belum sampai berpikir begitu sebelumnya," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.