Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Bukan "Benci atau Rindu" Lagi

Kompas.com - 14/04/2011, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com