Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: Bukan "Benci atau Rindu" Lagi

Kompas.com - 14/04/2011, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com