Presiden Tak Bisa Melarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden tidak memiliki kapasitas untuk melarang kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,2 triliun. "Presiden hanya menyampaikan agar berhemat," kata Sudi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Terkait ajakan Presiden untuk melakukan optimasi dan efisiensi anggaran, Sudi mengatakan, dalam waktu dekat, hal tersebut akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden. "Saat ini dalam proses," ujarnya.

Seperti diwartakan, kader Partai Demokrat mengaku kecewa kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden tentang penghematan anggaran negara. Buktinya, DPR memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun.

Kekecewaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Jumat (8/4/2011). Pidato Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, adalah arahan supaya semua instansi pemerintah melakukan penghematan anggaran negara. Sebab, saat ini masih ada gedung milik pemerintah yang tak dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan gedung baru oleh instansi pemerintah sebaiknya ditunda, terutama jika belum mendesak. Apalagi untuk gedung yang masih menimbulkan permasalahan dan polemik, seperti gedung baru DPR.

Menurut Saan, seharusnya DPR dapat menerima sinyalemen dari Presiden Yudhoyono dengan menunda sementara pembangunan gedung baru. "Karena keputusannya tetap dilanjutkan, berarti DPR tak menangkap sinyal Presiden tentang penghematan anggaran," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR itu menyesalkan sikap pimpinan DPR yang terlalu menyederhanakan kesimpulan hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pimpinan DPR, Kamis lalu. Seharusnya kesimpulan yang diambil tak sebatas jumlah fraksi yang setuju dan fraksi yang tidak setuju. Ada fraksi yang menyetujui pembangunan gedung baru disertai catatan.

"Seharusnya pimpinan DPR memformulasikan dahulu keinginan fraksi. Jangan menyimpulkan pembangunan gedung dilanjutkan karena tujuh fraksi setuju," ujarnya.