Kartu Jamkesda Pun Diperjualbelikan hingga Rp 2 Juta

Kompas.com - Praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan benar-benar mewabah di negeri ini. Pelakunya bukan hanya pejabat tinggi, melainkan juga sampai tingkat akar rumput.

Pembagian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pun ternyata tak luput dari praktik itu. Tersangka pelaku adalah oknum pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) setempat.

Kartu Jamkesda itu diperjualbelikan Rp 500.000-Rp 2 juta per orang. Padahal, kartu itu semestinya dibagikan secara gratis kepada keluarga miskin untuk meringankan biaya pengobatan.

Tim Pemantau Program Jamkesda yang ditunjuk Pemerintah Kota Depok dari Mitra Pembangunan Depok (Miped) menemukan kasus ini di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. ”Temuan ini sedang kami tangani,” tutur tim pemantau dari Miped, M Gufron, Selasa (5/4).

Gufron langsung bergerak, melaporkan temuan tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Hardiono. Sedikitnya ada empat kartu yang diketahui diperjualbelikan.

Menurut Gufron, praktik jual beli kartu Jamkesda ini terjadi karena banyak warga yang semestinya tidak berhak berusaha mendapatkannya. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oknum RT/RW yang melakukan pendataan.

Gufron belum bersedia membeberkan secara terbuka oknum RT dan RW tersebut. Soalnya, mereka masih dalam penanganan. Warga yang membeli kartu tersebut juga ada yang sedang menjalani perawatan. Atas alasan kemanusiaan itu, tim pemantau tidak mau menyebutkan nama.

Pendataan

Kepala Dinas Kesehatan Depok Hardiono membenarkan adanya kasus jual beli kartu Jamkesda dan masih dalam pembenahan.

Menurut Hardiono, persoalan paling mendasar pada program Jamkesda Depok terletak pada pendataan peserta. Sejauh ini tim pemantau tidak dapat menemukan data kepesertaan Jamkesda yang valid, mulai di tingkat kelurahan, puskesmas, hingga dinas kesehatan. Semua data di level tersebut berbeda-beda.