Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Rakyat Tak Perlu Dilibatkan

Kompas.com - 01/04/2011, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, survei publik untuk mengukur opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru DPR seperti yang akan dilakukan Fraksi Partai Demokrat bukan suatu langkah yang tepat. Menurut dia, rencana pembangunan gedung DPR tidak perlu melibatkan masyarakat.

"Kalau ditanya masyarakat katanya perlu gedung baru atau tidak? Seratus persen jawabannya tidak. Kalau sistem surveinya (bertanya) perlu gedung baru atau tidak, semua akan jawab tidak," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Namun, kata Marzuki, jika metode pengumpulan opini masyarakat dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu duduk persoalan rencana pembangunan gedung, survei dapat dilakukan.

"Tapi, kalau bagaimana kita mau memperbaiki DPR, kita jelaskan keperluannya, baru orang bilang, oh perlu gedung DPR," tutur Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat ini.

Ia menuturkan, pimpinan DPR telah sepakat untuk mengegolkan rencana pembangunan gedung DPR. Melibatkan rakyat dalam diskusi terkait perlu tidaknya rencana pembangunan gedung DPR, kata Marzuki, hanya akan membuat masyarakat bertambah beban pikiran.

"Ini cuma orang-orang elite yang paham yang bisa membahas ini. Rakyat biasa enggak bisa dibawa-bawa. Rakyat bisa pusing pikirannya," ujarnya.

Marzuki juga mengatakan, pihaknya telah melibatkan institusi pendidikan seperti universitas-universitas dalam membahas rencana pembangunan gedung DPR yang menganggarkan Rp 1,138 triliun itu.

"Yang begini orang yang pinter-pinter yang diajak bicara. Saya sudah undang Sebastian Salang dari Formappi, itu saya undang berkali-kali, tapi tidak datang," tuturnya seraya memperlihatkan buku rencana pembangunan DPR kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, partainya akan menggelar survei publik untuk mengukur sejauh mana penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung DPR. Partai Demokrat termasuk salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung tersebut. Menurut Jafar, survei juga dapat menjadi cara membuktikan alasan fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima. 

Baca juga: Demokrat Akan Gelar Survei Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com