Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akan Gelar Survei Publik

Kompas.com - 01/04/2011, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat berancang-ancang akan melakukan survei publik untuk mengetahui seberapa besar penolakan masyarakat atas rencana pembangunan gedung DPR. Sejak sepekan terakhir, kontroversi seputar rencana pembangunan gedung berbiaya Rp1,138 triliun itu kembali mencuat. DPR memastikan akan memulai pembangunannya pada 22 Juni mendatang. Demokrat menjadi salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung ini.

"Tak salah dan tidak tertutup kemungkinan kalau Fraksi Partai Demokrat menggunakan survei untuk mengetahui sebesar apa penolakan pembangunan gedung DPR RI. Kita akan lakukan itu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Jumat(1/4/2011).

Menurut Jafar, survei adalah alat yang sahih untuk membuktikan alasan dari fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima.

Ia juga melihat penolakan fraksi didasari atas masyarakat juga yang menolak adanya pembangunan gedung baru DPR. "Fraksi-fraksi di DPR yang menolak karena beralasan masyarakat menolak," katanya.

Beberapa hari lalu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, fraksinya akan tetap mendukung seraya mendorong Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan kajian dan penghematan anggaran.

”Kalau masih bisa dihemat, mampu menunjang perbaikan kinerja anggota DPR,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa di Gedung DPR, Selasa (29/3/2011).

Menurut Saan, gedung DPR yang lama sudah kurang layak untuk digunakan. Sebab, pada awalnya Gedung Nusantara I, tempat anggota DPR berkantor, dibangun untuk 550 anggota Dewan dengan satu sekretaris pribadi dan satu tenaga ahli.

Saat ini jumlah anggota Dewan sudah berjumlah 560 orang. Di gedung yang baru, ruangan seluas 111 meter persegi akan ditempati seorang anggota DPR, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli.

Tak hanya kapasitas yang melebihi batas, Saan juga mengkritik fasilitas lift yang selama ini ada di Gedung Nusantara I DPR. Jumlah lift yang hanya enam unit dinilainya tak bisa melayani kebutuhan pengunjung dan pengguna gedung yang semakin hari semakin bertambah. Maka, tak heran selalu terjadi antrean panjang saat akan naik atau turun dari setiap lantai di gedung ini.

”Bahkan, sampai berdesak-desakan. Kalau biayanya masih bisa ditekan lagi, untuk hal-hal yang enggak perlu, (gedung baru) bisa menunjang kinerja,” tambahnya.

Saan juga menegaskan bahwa protes yang dilontarkan kepada Setjen DPR dalam proses pembangunan gedung baru harus diterima sebagai masukan dan tak boleh diabaikan. Desakan dan kritik keras agar DPR membatalkan proyek pembangunan gedung baru memang terus disuarakan. Anggaran lebih dari Rp1 triliun dinilai terlalu besar dan mewah untuk gedung perwakilan rakyat. Namun, DPR memandang keberadaan gedung baru penting untuk menunjang kinerja dan kapasitas gedung yang sudah tidak memadai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com