Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu DRI untuk Isolasi Gerakan Oposisi

Kompas.com - 24/03/2011, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, mengungkapkan, isu soal Dewan Revolusi Islam (DRI) yang diembuskan melalui situs berita Aljazeera adalah sebuah fitnah yang amat jahat.

"Berita DRI ini merupakan insinuasi untuk mengisolasi gerakan oposisi yang kian menguat sekarang. Ini mengingatkan saya pada cara-cara bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak menjelang kejatuhannya, yakni mengirim para perusuh dan penjarah ke Museum di Kairo untuk menggambarkan seolah-olah gelombang demonstrasi yang menentang pemerintahannya dimotori oleh kelompok Islam garis keras Ikhwanul Muslimin sehingga dunia internasional, terutama Barat, harus mendukung Mubarak," ujar Adhie, Kamis (24/3/2011) di Jakarta.

Apalagi, menurut Adhie, soal DRI ini muncul di tengah santernya isu kawat diplomatik AS tentang Presiden Yudhoyono yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan Ani Yudhoyono yang disebut sebagai broker yang dibocorkan WikiLeaks dan bertebarannya "bom buku" yang meneror masyarakat.

"Kalau melihat susunan kabinet yang diedarkan, berita DRI ini sangat janggal. Seolah ada koalisi antara kelompok Islam garis keras Habib Rizieq Sihab (Kepala Negara), Abu Jibril (Wakil), dengan TNI (Jenderal Pur Tyasno Sudarto—Menko Polkam), dan kelompok civil society anti-neolib seperti Hendri Saparini (Menko Ekuin), Ichsanuddin Noorsy (Menkeu). Ini skenario jahat dan 100 persen fitnah untuk memecah belah kelompok kritis yang semakin menguat dalam menentang rezim Yudhoyono," ujarnya.

Bagusnya, menurut Adhie, nama-nama yang disebut dalam susunan kabinet versi DRI itu sudah membantah. "Saya percaya, di kalangan TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, tidak memiliki tradisi dan keinginan kudeta. Bahwa mereka, terutama para purnawirawan, umumnya bersikap sangat kritis kepada pemerintah, itu karena mereka cemas akan nasib NKRI di bawah kepemimpinan nasional yang tidak tegas dan cenderung rapuh," ujar Adhie, yang pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid.

Ia memperkirakan, berita DRI ingin memberikan gambaran bahwa tulang punggung kekuatan penentang rezim SBY ini adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Kekuatan pro-demokrasi dan civil society secara umum diharapkan, kalau tidak mendukung pemerintah, ya, mengurangi tekanannya terhadap pemerintah.

"Tapi, skenario ini tidak akan berhasil. Para aktivis pergerakan, kaum muda, dan mahasiswa akan terus bergerak untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah," ujarnya.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan, sejumlah jenderal purnawirawan diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden. ”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera, mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam, Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

    Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

    Nasional
    Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

    Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

    Nasional
    Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

    Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

    Nasional
    Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

    Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

    Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

    Nasional
    Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

    Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

    Nasional
    KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

    KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

    Nasional
    KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

    KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

    Nasional
    Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

    Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

    Nasional
    Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

    Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

    Nasional
    Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

    Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

    Nasional
    Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

    Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

    Nasional
    Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

    Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

    Nasional
    Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

    Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

    Nasional
    Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

    Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com