Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita "The Age" Justru Untungkan SBY

Kompas.com - 14/03/2011, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik J Kristiadi menilai pemberitaan miring terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald merupakan keuntungan bagi SBY sendiri. Presiden SBY bisa menunjukkan penghargaan kepada kebebasan pers, termasuk kondisi kebebasan pers di dalam negeri.

"Enggak ada apa-apa. SBY justru bisa mengatakan di sini sangat transparan. Bahkan wartawan pun sudah menulis yang hampir sama kerasnya dengan The Age kan. Keuntungannya bahwa kita adalah negara yang sangat demokratis," ungkap Kristiadi di Gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Presiden SBY pun, lanjut Kristiadi, bisa menempuh prosedur yang normal dengan menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara untuk menghubungi kedua media terpercaya di Benua Kanguru itu untuk melayani hak jawabnya. Tentu, keduanya akan memenuhi permintaaan Presiden SBY.

"Dia (SBY) bisa minta penjelasan sebagai individu. Iya dong, dia bisa minta cover both side. Dia bisa mendesak agar dia juga diwawancarai. Etikanya kan harus mau. Itu kan aturannya begitu," tambahnya.

Kristiadi juga menilai, Indonesia tak perlu meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Australia mengenai pemberitaan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pers dan media sebagai pilar negara demokrasi tentu tak ada kaitannya dengan pendapat negara. Oleh karena itu, salah kaprah jika Indonesia menyalahkan pemerintahan Australia dalam persoalan ini.

"Setiap negara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada persnya. Tapi suara persnya kan bukan suara negara atau suara pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan negara ini. Jadi biasa saja. Sama seperti kita bisa kritik siapa saja, kita bisa mengagumi siapa saja. Tapi itu nothing to do dengan sikap pemerintah. Tidak ada. Anda kan kalau memberitakan kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah kan. Apalagi, ini koran yang sudah tua sekali. Abad ke-19 sudah terbit. Jadi biasa saja," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com