Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Koruptor, KPK Gandeng China

Kompas.com - 14/03/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pemerintah China dalam pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Wakil Menteri Pengawasan China, Ning Yanglin, menyambangi gedung KPK di Jakarta, Senin (14/3/2011), untuk memenuhi undangan KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, kerjasama dalam bidang penindakan terhadap pelaku korupsi antarnegara itu berkaitan dengan pengejaran pelaku dan aset hasil kejahatan korupsi.

"Kerjasama yang mem-back up korupsi di negara masing-masing yang mengalir ke negeri masing-masing, mengamankan aset yang lari dibawa ke Indonesia dan sebaliknya. Juga, tukar informasi bahwa misalnya di China, KPK dikelola personel yang jumlahnya tidak banyak, cuma Rp 300 ribu," ujar Busyro dalam jumpa pers di KPK.

Mengenai teknis kerjasama kedua negara dalam menindak koruptor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman.

"Akan ada pembicaraan berikutnya untuk detail lebih teknis. Kita akan melakukan implementasi terhadap kesepakatan ini, bisa dengan bentuk MoU yang lebih lanjut," tambah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah.

Sementara dalam bidang pencegahan, KPK dan China saling berbagi pengalaman dan informasi. Menurut Busyro, Pemerintah China dalam mencegah tindak pidana korupsi memberlakukan larangan bagi pejabatnya untuk menerima hadiah sekecil apapun. China juga melarang pegawai negeri di sana berbisnis.

"Selama menjabat enggak boleh terima hadiah apapun. Sedikit beda dengan di Indonesia, di Indonesia sangat fleksibel, saking fleksibelnya jadi enggak jelas. Di sana juga ada peraturan-peraturan yang memperketat agar pejabat-pejabat ini bisa diawasi, dan pengawasanya diawasi KPK di daerah," tutur Busyro.

Dalam kesempatan yang sama Ning Yanglin mengatakan, bahwa korupsi merupakan masalah masyarakat internasional. Pemerintah China, katanya, sangat mementingkan upaya pemberantasan korupsi.

"Ingin sekali dunia internasional kerjasama mengurus pemberantasan korupsi," katanya.

Dia juga memuji upaya KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya, KPK telah berhasil di mata internasional. Pemerintah China merasa penting bekerjasama dan berbagi pengalaman dengan KPK.

"Kami harapkan dengan usaha bersama di dunia ini tidak ada ruang untuk korupsi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com