Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Yang Lebay Tanggapi "The Age"

Kompas.com - 14/03/2011, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai banyak pihak di Indonesia terlalu berlebihan menanggapi pemberitaan The Age dan The Sidney Morning Heralds soal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya.

Tanggapan yang berlebihan itu bukannya seperti pembelaan, malah seolah-olah menjadi ajang cari muka. "Saya melihat cara penanggapan yang terlalu berlebihan dan seakan-akan betul-betul untuk mencari muka dan menyenangkan SBY dan keluarga. Sebenarnya, dalam persoalan WikiLeaks ini, semua juga tahu bahwa data ini 'kan data mentah tak perlu ditanggapi secara berlebihan," ungkapnya di gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Lagipula, pola informasi yang disebut laporan intelijen Amerika Serikat kepada kedutaannya hanyalah informasi dari obrolan-obrolan biasa. Oleh karena itu, lanjut Pramono, tanggapan belakangan ini terlalu berlebihan sehingga menimbulkan hiruk-pikuk baru.

Menurut Pramono, jika memang tuduhan yang termuat dalam artikel berjudul 'Yudhoyono, Abused Power' di The Age Australia itu tidak benar, seharusnya para pembantu Presiden cukup menyangkalnya dengan penyajian data untuk membantah. Bukan dengan tanggapan-tanggapan lisan yang menguras energi.

"Yang banyak dikutip adalah lingkaran orang-orang di dalam pemerintahan tetapi bahwa data itu benar atau tidak, kita sebenarnya dengan gampang mengetahui banyak yang bersifat rumor. Jadi, masih data yang sangat mentah. Menurut saya, tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan ini dibiarkan saja sebentar juga hilang," tambahnya.

Hanya saja, Pramono ragu jika para pembela Presiden akan tenang menghadapi isu ini dan berhenti melontarkan tanggapan-tanggapan berlebihan. "Selama ini, Pak SBY 'kan selalu mementingkan citra di luar negeri menjadi utama dan kebetulan dua media ini besar dan berpengaruh di Australia sehingga tanggapannya menjadi berlebihan gitu saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com