Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Wapres Bahas Inpres REDD+

Kompas.com - 11/03/2011, 22:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan lalu telah meminta Wakil Presiden Boediono mengoordinasi pembahasan rancangan instruksi presiden tentang Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD+).

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, diharapkan hanya ada satu usulan rancangan inpres jeda tebang atau moratorium hutan yang diajukan nantinya. "Tentu, rancangan yang diajukan adalah rancangan yang telah disatukan dari Satgas REDD+ maupun dari Menteri Koordinator Perekonomian beserta sejumlah menteri lainnya," kata Kuntoro, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kepada Kompas di Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Kuntoro menjelaskan, pembahasan rancangan inpres jeda tebang baru akan dilakukan setelah Boediono kembali dari kunjungan kerjanya di Australia. Wapres dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu (13/3/2011).

Meskipun rencana penerbitan inpres tentang jeda tebang mengalami keterlambatan selama dua bulan, menurut Kuntoro, program-program REDD+ tidak mengalami hambatan.

Pemerintah tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan REDD+ yang telah ditandatangani melalui letter of intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, di antaranya, menetapkan Kalimantan Tengah sebagai contoh proyek REDD+ dan berdirinya kantor REDD+ daerah di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.         

"Tidak ada masalah dengan keterlambatan itu. Terkait aliran dana dari Norwegia sebesar 1 miliar dollar AS tidak ada masalah. Itu hanya terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan LOI. Jadi, tidak ada dampak apa-apa," tutur Kuntoro.

Namun, kata Kuntoro, meskipun akibat keterlambatan itu berdampak pada soal perizinan yang akan dan telah dikeluarkan terhadap berbagai usaha, hal itu tidak terlalu masalah dan bisa dimengerti oleh Pemerintah Norwegia. "Program dan kegiatan lainnya terkait REDD+, kan, semuanya tetap berjalan. Contohnya, penetapan Kalteng sebagai proyek percontohan REDD+ itu berjalan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com