Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makin Kuat Dugaan BIN Dimanfaatkan Rezim

Kompas.com - 11/03/2011, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age yang menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk kepentingan pribadi menguatkan dugaan bahwa selama ini BIN memang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi rezim yang berkuasa.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR RI, Jumat (11/3/2011). "Dalam pembicaraan tentang intelijen, yang paling berbahaya menggunakan BIN yang digerakkan untuk kepentingan rezim. Dan kalau benar seperti diceritakan Wikileaks, ini jelas berbahaya. Bagaimana BIN digerakkan untuk kepentingan personal pejabat negara untuk memata-matai orang tertentu," ungkap Ahmad.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kabar ini memang sudah ramai didengar, tapi sulit menemukan data untuk membuktikannya. Oleh karena itu, terjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Intelijen, misalnya mengenai kewenangan badan intelijen untuk melakukan penangkapan-penangkapan.

Menurut Komisi I, kata Ahmad, kewenangan BIN tak perlu sejauh itu karena rentan dimanfaatkan untuk kepentingan rezim berikutnya dalam memukul lawan-lawan politiknya. Oleh karena itu, Ahmad akan mengusulkan kepada Komisi I untuk segera memanggil mantan Ketua BIN Syamsir Siregar yang menjabat dalam rangkaian cerita yang dirangkum The Age Australia untuk dimintai keterangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

    "Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

    Nasional
    Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

    Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

    Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

    Nasional
    Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

    Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

    Nasional
    Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

    Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

    Nasional
    Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

    Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

    Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

    Nasional
    Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

    Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

    Nasional
    PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

    PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

    Nasional
    Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

    Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

    Nasional
    Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

    Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Wajah Suram Demokrasi Indonesia

    Wajah Suram Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

    "Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com