Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Presiden Egois

Kompas.com - 08/03/2011, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tak tertarik mengomentari isu koalisi dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di DPR RI. Menurutnya, fenomena ini hanya manifestasi dari egoisme politik yang ingin mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

"Saya tidak tertarik mengomentari isu reshuffle dan koalisi karena bagi saya itu manifestasi dari egoisme politik yang ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaan sehingga cenderung berbagi kekuasaan pada mereka-mereka saja sementara permasalahan bangsa korupsi, kemiskinan, pengangguran tidak segera diselesaikan," tegasnya usai bertemu pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Din, hitung-hitungan koalisi yang tercermin dalam waktu lama yang dihabiskan Presiden SBY untuk berpikir hanya menunjukkan proses bagi-bagi kue daripada menuntaskan persoalan rakyat yang lebih pelik. Din mengaku miris ketika melihat Presiden yang justru memiliki hak prerogatif justru lama berpikir dan bertindak terkait koalisi dengan pertimbangan hitung-hitungan kekuatan yang pas agar kekuatan politiknya tidak goyah. "Ini kan pikiran egoistik," tegasnya kembali.

Bagi Din, Presiden SBY tak sedikitpun memiliki ciri kepemimpinan yang reformatif. Menurutnya, kepemimpinan yang reformatif seharusnya visioner dan akomodatif karena dapat merangkul semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Din menegaskan jika Presiden SBY memang berniat untuk melakukan perombakan kabinet serta memecat sejumlah partai lantas memasukkan partai lainnya ke dalam kabinet dan koalisinya seharusnya dilakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda sehingga menghabiskan banyak energi.

"Saya ketawa saja setelah pidato SBY yang mengisyaratkan akan mengkoreksi partai-partai koalisi bermasalah. Itu gertakan politik tapi ternyata tidak menjalankannya, ada rasa ketakutan seolah-olah Golkar dan PKS akan dikeluarkan tapi setelah dibalas kedua partai itu tidak berani juga. Nah, ini kita tunggu, apakah keduanya akan ditendang atau salah satunya. Ini bukan sebuah pemimpin yang berkenegarawanan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com