Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Merasa Kursi Menterinya Diincar PD

Kompas.com - 08/03/2011, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik koalisi yang makin panas belakangan ini dinilai telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Ketua DPP PKS Mustafa Kamal merasa kisruh ini telah dikembangkan dengan tidak elegan oleh sejumlah elite partai, terutama oleh elite Demokrat sendiri. PKS merasa posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II justru diincar oleh elit Demokrat.

"Iya ini kan saya lihat mengemukanya tidak dengan cara elegan. Dengan cara yang mungkin rakyat risih melihatnya. Pada saat ada masalah perpajakan, Century, BBM, kok ada politisi yang tega-teganya terus bicara perebutan jabatan yang sudah selesai. Ini kan masalah jabatan sudah selesai waktu pembentukan kabinet. Kenapa sudah 1,5 tahun isunya cuma reshuffle saja," tegasnya di ruang fraksi DPR RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Mustafa, para menteri tengah fokus bekerja belakangan ini. Namun, agak terganggu dengan isu perombakan kabinet yang merebak. Kalaupun perombakan hendak dilakukan, seharusnya didasarkan pada penilaian kepada para menteri yang terganjal persoalan moral atau kinerja yang buruk.

Tapi, sekali lagi, Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai perombakan pun tak pantas dilakukan pada saat umur kabinet baru berumur 1,5 tahun. Lagi pula, lanjutnya, isu perombakan kabinet pun datangnya bukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung secara lisan. Justru elite-elite partai birulah yang meramaikannya sehingga kecurigaan Mustafa muncul.

"Pak SBY sebenarnya lebih kepada upaya normatif untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan. Tapi kemudian ada yang mengembangkannya jadi satu bola liar. Saya sangat menyayangkan sekali, sangat miris sekali kalau kemudian secara tidak proposional lalu bola ini dilempar kepada Presiden, padahal Presiden punya tanggung jawab yang sangat besar untuk permasalahan-permasalahan kita ke depan," katanya.

"Seharusnya anak buah yang baik, kader yang baik, bisa menerjemahkan pemikiran Presiden dan melaksanakan dengan baik sehingga Presiden punya keleluasaan untuk membangun bangsa ini dalam konteks yang lebih besar," tambah Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

    Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

    Nasional
    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Nasional
    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Nasional
    Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Nasional
    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Nasional
    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Nasional
    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

    Nasional
    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Nasional
    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com