Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertimbangkan Syarat Gerindra

Kompas.com - 06/03/2011, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng menanggapi positif delapan poin yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai syarat koalisi. Syarat tersebut termasuk soal kemandirian pangan dan penjualan badan-badan usaha milik negara.

Andi mengatakan, Gerindra, dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah kawan Partai Demokrat di parlemen. "Kami terbuka kerja sama dengan Partai Gerindra dan PDI-P," kata Andi, ketika dihubungi para wartawan, Minggu (6/3/2011).

Andi mengatakan, kerja sama Demokrat dengan Gerindra dan PDI-P di parlemen saat ini telah berjalan dengan baik.

Ketika dikonfirmasi kebenaran soal permintaan Gerindra atas dua posisi menteri, yaitu menteri BUMN dan menteri pertanian, Andi tak dapat memastikannya. "Soal posisi menteri, itu urusan Presiden. Saya tidak tahu," katanya.

Sementara itu, ditanya apakah Presiden telah mendapat jawaban dari Golkar dan PKS terkait teguran yang disampaikan melalui pidatonya di Kantor Presiden, Jakarta, awal pekan ini, Andi mengatakan belum mengetahuinya. 

Pasca-usulan hak angket pajak yang kandas, hubungan Gerindra dan Demokrat semakin dekat. Gerindra yang berdiri bersama Demokrat menolak hak angket pajak akhirnya ditawari masuk dalam koalisi.

Di pihak lain, di dalam koalisi, hubungan Partai Golkar-PKS dengan Demokrat merenggang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah melakukan evaluasi terhadap Golkar dan PKS setelah keduanya berseberangan dengan Demokrat dalam dua kali usulan hak angket, Century dan Pajak.

 

Selengkapnya mengenai gonjang-ganjing koalisi silakan simak di Evaluasi Koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com